Luhut sebut kampungan, apa komentar Jokowi soal OTT KPK?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, berkali-kali mengkritik operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baginya, metode tersebut kampungan.

Luhut pun heran dengan sikap KPK yang dinilai selalu memamerkan hasil OTT. Bagi politikus senior Partai Golkar ini, kinerja KPK membaik apabila tidak minim melakukan OTT.

Saking geramnya, Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkompida 2023 bahkan mengajak pemerintah pusat dan daerah melawan OTT. Ia mengklaim, tindakan itu guna menjaga martabat negara.

Pernyataan tersebut pun menuai kontroversi. Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Luhut karena pernyataannya itu merusak citra Indonesia. Bagaimana tanggapan Jokowi?

"Kalau memang ada yang 'melompati sistem' dan mengambil sesuatu dari situ, ya, kalau terkena OTT, ya, hormati proses hukum yang ada," ucapnya diplomatis Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (27/7).

Lebih jauh, Jokowi sesumbar bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan sistem untuk mencegah korupsi. Penguatan dilakukan di seluruh kementerian/lembaga (K/L), seperti pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-katalog).

"Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus," katanya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab). "E-katalog sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50.000. Artinya, itu perbaikan sistem."