close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Dok.Alinea/capture ANTARA
icon caption
Dok.Alinea/capture ANTARA
Peristiwa
Rabu, 18 November 2026 09:00

KPK ungkap tiga modus dugaan korupsi dana bencana BNPB

KPK menduga proyek pengadaan BNPB melibatkan perusahaan pinjaman, pemberian fee, hingga penggelembungan harga.
swipe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tiga modus dugaan korupsi dana siap pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Modus tersebut meliputi penggunaan nama perusahaan lain atau pinjam bendera, pemberian uang kepada oknum BNPB, serta penggelembungan harga pengadaan barang dan jasa.

Dikutip melalui ANTARA, Rabu (18/11/2026), Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka diduga menggunakan perusahaan lain agar bisa mendapatkan penunjukan langsung untuk mengerjakan proyek pengadaan di lingkungan BNPB.

“Para pihak ini ada yang menggunakan pinjam bendera,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa. 

Selain itu, KPK menemukan dugaan adanya perusahaan yang telah ditunjuk untuk mengerjakan proyek dengan komitmen memberikan sejumlah uang kepada oknum di BNPB.

“Ada juga perusahaan-perusahaan yang di-plotting atau ditunjuk untuk mengerjakan proyek, tetapi dengan komitmen memberikan sejumlah fee (uang, red.) kepada oknum di BNPB,” ujarnya.

Modus lainnya berkaitan dengan dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa. KPK menduga kenaikan harga tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan kepada oknum tertentu di BNPB.

“Modus yang menaikkan atau markup harga dari pengadaan barang dan jasa diduga untuk kickback (suap, red.) kepada oknum-oknum di BNPB,” kata Budi.

Kasus dugaan korupsi dana penanganan bencana tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 15 orang.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas BS, adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT menjabat Kepala BNPB, serta empat orang lainnya.

Empat tersangka tersebut yakni pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai dalam berbagai mata uang, emas, tabungan emas, dan aset kripto.

Rinciannya meliputi 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, uang tunai Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar.

KPK juga telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut setelah penetapan tersangka.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK turut berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan keterlibatan anggota TNI aktif.

Pada 20 Oktober 2026, KPK mengirimkan surat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua anggota TNI aktif yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.

KPK kemudian memeriksa Letjen TNI S dan seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB sebagai saksi pada 12 November 2026.

img
Dhanisa Julia
Reporter
img
sat
Editor

Untuk informasi menarik lainnya,
follow akun media sosial Alinea.id

Bagikan :
×
cari
bagikan