Menag buka suara, beber bukti Kemenag tak hanya milik NU

Pernyataan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal Kementerian Agama (Kemenag) hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) memicu polemik di ruang publik. Menag pun buka suara mengklarifikasi bahwa pernyataannya itu disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU.

“Itu saya sampaikan di forum internal," ujar menteri sapaan Gus Yakut itu dalam rilis Kemenag, Senin (25/10/2021).

Ia memastikan, Kemenag tidak diperuntukkan hanya untuk Nahdlatul Ulama. Buktinya, sambung Menag, Kemenag memberikan afirmasi kepada semua agama. “Semuanya diberikan hak secara proporsional. Ormas juga tidak hanya NU saja,” tegas Menag.

Bahkan, bebernya, Kementerian Agama ada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, itu kader Muhammadiyah. "Ada juga Irjen Kemenag yang bukan dari NU,” terangnya.

Pernyataan tersebut, jelas Menag, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren. "Ibarat obrolan pasangan suami-istri, dunia ini milik kita berdua, yang lain cuma ngekos, karena itu disampaikan secara internal,” ungkapnya.

Menurutnya, memberi semangat di forum internal merupakan hal wajar. "Dan memang saya juga tidak tahu sampai keluar lalu digoreng ke publik. Itu forum internal, konteksnya untuk menyemangati,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam webinar yang digelar RMI-PBNU, Gus Yaqut bercerita tentang adanya staf Kemenag yang menyebut bahwa Kementerian Agama dibentuk sebagai hadiah untuk umat Islam. Menag Yaqut kemudian menolak anggapan itu.

Baginya, Kemenag merupakan hadiah bagi NU. "Saya bantah. Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum. Tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU," tegas Menag Yaqut.

Pernyataan Gus Yaqut tersebut direspons sejumlah pihak, tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang secara historis nomenklatur Kementerian Agama (Kemenag) dibuat untuk semua jenis agama yang ada dan diakui negara.

"Nomenklatur Kemenag untuk semua agama. Jadi selesai di situ," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.