close icon
Scroll ke atas untuk melanjutkan
Ilustrasi Alineaid/Oky Diaz.
icon caption
Ilustrasi Alineaid/Oky Diaz.
Nasional
Selasa, 23 November 2021 12:23

Menuju Indonesia Emas 2045, kasus stunting harus segera diatasi

Pemerintah target turunkan stunting hingga 14% pada 2024, dana desa boleh digunakan.
swipe

Pemerintah menargetkan penurunan stunting hingga 14% pada 2024 mendatang. Saat ini Indonesia merupakan negara keempat di dunia dengan kasus stunting terbanyak dan kedua di Asia Tenggara.

Sinergi di hingga ke tingkat desa diperlukan untuk menekan angka kekurangan gizi balita, termasuk memanfaatkan Dana Desa (DD) untuk pencegahan stunting bagi ibu hamil dan bayi baru lahir.

Lewat Scaling Up Nutrition Indonesia Annual Summit 2021 yang disiarkan langsung lewat kanal Youtube Bappenas RI Selasa (23/11), Indonesia mencanangkan komitmen terhadap kesehatan ibu dan anak serta pemenuhan standar gizi.

Empat poin utama yang mesti dicapai adalah penurunan angka stunting hingga 14% pada 2024, penurunan angka kematian anak di bawah usia lima tahun hingga 7%, peningkatan komponen kesehatan dan penurunan angka obesitas pada remaja, serta membuat program dan kebijakan berbasis fakta terkait kesehatan anak.

Kebijakan ini akan dibarengi target pada 2024 agar sedikitnya 84% fasilitas kesehatan primer di Indonesia setara dalam pelayanan gizi dan memiliki tenaga ahli gizi.

Kendati telah membuat banyak kemajuan, menurut Global Nutrition Report Indonesia adalah negara dengan dengan 30,8% anak di bawah lima tahun berstatus stunting, 10,2% anak meninggal di bawah lima tahun, dan 8% anak anak di bawah lima tahun menderita kegemukan.

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menyebutkan Indonesia harus segera keluar dari kasus stunting untuk menyongsong SDM berkualitas di Indonesia emas 2045. Pasalnya, stunting akan menurunkan separuh dari kemampuan motorik, fisik, dan intelektual anak.

Padahal, belasan tahun ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi usia produktif di mana anak-anak usia lima tahun saat ini akan menjadi penopang ekonomi belasan tahun mendatang.

Menanggapi fakta ini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, menyebutkan BKKBN berperan signifikan dalam percepatan penurunan stunting, terutama dalam membangun komitmen dari tingkat pusat hingga daerah.

Di tingkat desa, alokasi DD bisa digunakan untuk pencegahan stunting bagi ibu hamil. Desa juga menyiapkan tim yang terdiri dari penyuluh kesehatan, bidan desa, dan penggerak PKK. Tim ini bertugas memberikan edukasi terkait kesehatan ibu dan anak bagi calon pengantin, wanita hamil, dan ibu baru hingga seribu hari kelahiran anak.

Di samping itu, perlu dibentuk regulasi baru yang memungkinkan program tersebut berjalan. Sebelumnya, BKKBN telah memberi pelatihan kepada 600.000 pendamping keluarga yang bisa bekerja mulai Januari 2022.

Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri, Penny Dewi Herasati, menambahkan isu stunting ini berkaitan erat dengan ketahanan pangan pada anak, bayi baru lahir, dan ibu hamil.

Penny menyebutkan, berdasarkan data organisasi pangan dunia FAO ada sedikitnya 144 juta penduduk dunia menderita penyakit tidak menular, antara lain stunting, anemia, obesitas, dan diabetes lantaran permasalahan pemenuhan gizi yang tidak seimbang.

Untuk itu, regulasi penurunan stunting tidak hanya berkutat pada aspek kesehatan. Regulasi juga bisa menyasar pangan dan lingkungan.

Artikel ini ditulis oleh :

img
Nadia Lutfiana Mawarni
Reporter
img
Fathor Rasi
Editor
Bagikan :
×
cari
bagikan