Muhammadiyah sayangkan kehadiran TNI saat preskon penembakan anggota FPI

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas menyayangkan keterlibatan Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman dalam proses penjelasan peristiwa kematian enam anggota Front Pembela Islam (FPI) oleh pihak kepolisian.

“Hal ini menguatkan dugaan TNI turut diperankan dalam penanganan penyidikan tindak kejahatan yang berarti TNI telah keluar dari fungsi dan tugas utama TNI,” ucapnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (12/8).

Sebelumnya Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman turut hadir dalam konferensi pers terkait penembakan anggota FPI oleh penyidik kepolisian daerah Metro Jaya (Polda Metro Jaya). Dudung menyatakan dukungan terhadap Polri yang telah mengambil tindakan tegas tersebut.

“Kodam Jaya akan memberikan bantuan kamtibmas, bantuan hukum. Kami mendukung seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya,” ujar Dudung di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/12).

Ia juga memberikan ultimatum kepada Muhammad Rizieq Shihab. Kemudian, menuntut agar Imam Besar FPI tersebut mengikuti seluruh prosedur pemeriksaan terkait kasusnya. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan, bentrokan antara anggota polisi dan pengikut Muhammad Rizieq Shihab terjadi di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Enam personel mengikuti kendaraan iring-iringan MRS dan 10 pengawal Rizieq melakukan penyerangan.

“Ketika anggota polda mengikuti kendaraan simpatisan Rizieq Shihab, kendaraan petugas dipepet dan diserang dengan senjata api dan senjata tajam,” ujar Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (7/12).

Fadil menyebut, ketika personel polisi nyawanya terancam, maka dilakukan tindakan tegas dan terukur dengan menembak enam simpatisan Rizieq tersebut.

Untuk diketahui, Dudung Abdurachman pernah mengaku memerintahkan anak buahnya mencopot baliho pentolan FPI. Dia mengklaim, terpaksa menertibkan baliho Rizieq karena tetap dipasang setelah beberapa kali dicopot Satpol PP. Baginya, pemasangan baliho semestinya taat hukum, seperti membayar pajak dan sesuai lokasi yang ditentukan. Dudung bahkan mengancam akan membubarkan FPI jika terus bertindak semaunya sendiri.

"Kalau perlu FPI itu bubarkan saja. Ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi akhlak. Saya peringatkan dan saya tidak akan segan-segan menindak dengan keras," ucapnya.