Soal BSI, Muhammadiyah harap anggota menahan diri
Internal Muhammdiyah diminta tak membuat pernyataan sendiri-sendiri.
Sekum PP Muhammadiyah tolak jabatan Wamendikbud
Abdul Mu’ti mengaku, dirinya tidak akan mampu melaksanakan tugas sebagai Wamendikbud.
Muhammadiyah desak DPR bentuk peradilan HAM pada kasus 6 laskar FPI
Diamnya rakyat menumpuk kekecewaan terhadap proses tata kelola negara dan penegakan hukum dapat melahirkan kekuatan eksplosif.
Muhammadiyah desak Jokowi bentuk tim independen ungkap terbunuhnya 6 anggota FPI
Tim Independen sebaiknya dibentuk khusus oleh Presiden Jokowi untuk mengungkap secara jelas duduk perkara kejadian sebenarnya.
Muhammadiyah sayangkan kehadiran TNI saat preskon penembakan anggota FPI
Pangdam Jaya Mayor Jenderal Dudung Abdurachman turut hadir dalam konferensi pers terkait penembakan anggota FPI.
Perkara bansos, PP Muhammadiyah: Hukuman mati bisa diterima
Trisno berpendapat hukuman mati tidak melanggar HAM. Sebab, secara prinsip menjadi bagian dari sistem peradilan.
Kasus bansos, PP Muhammadiyah dorong penggunaan Pasal 2 UU Tipikor
Perkara yang menjerat Mensos nonaktif, Juliari P Batubara bukan suap karena adanya dugaan kesepakatan pemberian fee.
PP Muhammadiyah apresiasi kinerja Mentan Syahrul membangun sektor pertanian
PP Muhammadiyah mendukung Kementan dalam mengembangkan potensi generasi milenial pada sektor pertanian.
Muhammadiyah tuntut Polri usut pemukulan relawan medis MDMC
Tindakan represif tersebut mencerminkan kepolisian kini tidak profesional cum alat kekuasaan.
MPR apresiasi Jokowi utus Pratikno ke NU jelaskan UU Cipta Kerja
Bamsoet berharap menteri juga berdialog dengan masyarakat soal UU Ciptaker.
Busyro Muqoddas sindir dinasti politik elite istana
Pilkada Serentak 2020 berpotensi mempercepat penularan Covid-19 dan meningkatkan angka kematian.
NU, Muhammadiyah, hingga PGRI tolak RUU Cipta Kerja klaster pendidikan
Terdapat 12 alasan Aliansi Organisasi Pendidik menolak RUU Cipta Kerja klaster pendidikan.
Penanganan Covid-19 berantakan, PP Muhammadiyah: Jokowi harus turun tangan!
PP Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19.
Menyusul NU dan Muhammadiyah, PGRI mundur dari POP Kemendikbud
Unifah menilai, kriteria pemilihan dan penetapan peserta program organisasi penggerak tidak jelas.
Deretan kritik Muhammadiyah untuk Jokowi
Muhammadiyah kian garang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi.
Di balik wacana pemakzulan Jokowi ala kaum progresif Muhammadiyah
Muhammadiyah sudah lama kecewa terhadap rezim Jokowi.
Din Syamsuddin: Jangan halangi salat id umat yang merasa aman dari Corona
Menurut Din, ulama tak punya kewenangan untuk menghalangi pelaksanaan salat id warga yang merasa aman dari Covid-19.
Muhammadiyah anjurkan salat Idulfitri di rumah
Salat id sejatinya dilakukan di area publik, seperti lapangan sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW.
Larangan kegiatan di masjid, NU dan Muhammadiyah: Beri edukasi, bukan sanksi
Pelanggaran atas nama agama terjadi karena disengaja atau pun tidak.
Haedar Nashir: Jangan tolak jenazah dan pasien positif Covid-19
Pasien Covid-19, tetap harus diperlakukan dengan penghormataan yang baik.
Dua sisi terowongan silaturahmi ala Jokowi
Nasaruddin Umar dan Romo Hani menilai terowongan silaturahmi ala Jokowi bukan sekadar simbol fisik.
PP Muhammadiyah keluarkan maklumat soal corona
Untuk menghidnari kontak langsung dengan orang, Muhammadiyah menunda kegiatan yang melibatkan banyak orang.
HTI bergerak di bawah tanah
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tak serta-merta meredup setelah resmi menjadi organisasi yang dilarang pemerintah.
HTI menolak mati: Bermutasi, menyebar, dan bergerak di bawah tanah
Meski ditetapkan sebagai ormas terlarang, HTI masih tetap menyebarluaskan ide khilafah.
Din Syamsuddin: Pemerintah ingkari konstitusi jika tak pulangkan WNI eks ISIS
Menurut Din, selama masih berstatus WNI, pemerintah wajib memulangkan ratusan eks ISIS.
