NasDem sesalkan BPOM larang impor obat Lianhua Qingwen

Politikus Partai NasDem, Bestari Barus, menyesalkan langkah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak lagi mengizinkan Yayasan Buddha Tsu Chi untuk mengimpor kapsul Lianhua Qingwen. Padahal, obat herbal dari China ini kerap didonasikan kepada masyarakat yang terpapar Covid-19, terutama yang sukar mengakses fasilitas kesehatan (faskes).

Dirinya tidak mengerti alasan BPOM bersikap demikian. Ini berbeda dengan Ivermectin, yang belakangan kembali membuka salurannya. "Ada anomali sikap Badan POM yang diskriminatif terhadap Lianhua Qingwen capsules," ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7).

"Pertanyaannya, apakah ini karena Yayasan Buddha Tzu Chi yang membagikannya untuk menolong masyarakat warga bangsa dengan label gratis sehingga mengganggu mekanisme pasar?" sambung dia.

Bagi Bestari, langkah Yayasan Buddha Tzu Chi tersebut semestinya diapresiasi mengingat butuh kerja bersama, termasuk dari swasta, untuk penanganan pandemi. Dengan demikian, turut membantu upaya pemerintah.

Apalagi, Lianhua Qingwen yang pernah didistribusikannya kepada tenaga kesehatan (nakes) yang terinfeksi Covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Kalimantan Utara, berdampak positif terhadap penyembuhan.

"Saya mengirimkan 1.200 pak Lianhua Qingwen capsules (ke RSUD Tarakan) atas permintaan dr. Janta Firdaus. Alhamdulillah, testimoninya semua sembuh dari Covid dan tak satu pun yang tercelakai oleh herbal ini," jelas eks anggota DPRD DKI Jakarta itu.

Karenanya, Bestari meminta pemerintah segera atas persoalan ini, terlebih banyak masalah yang dihadapi Indonesia dalam penanganan Covid-19. Keterbatasan faskes dan nakes hingga tabung oksigen, misalnya.

"Mohon menjadi perhatian Pak Presiden agar masyarakat warga bangsa ini masih bisa mendapatkan kembali harapannya melalui ketersediaan herbal Lianhua. Terima kasih sudah mau mendengar kami, Pak Presiden," tutupnya.