NU dan Muhammadiyah mundur dari POP, Kemendikbud diminta transparan

DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar membuka kriteria seleksi Program Organisasi Penggerak (POP) ke publik.

Pasalnya, hasil seleksi POP menuai kontroversi publik menyusul lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar, seperti Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation.

"Juga banyak entitas baru di dunia pendidikan lolos seleksi program, padahal tidak jelas rekam jejaknya," kata Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Syaiful Huda via keterangan tertulis, Rabu (22/7).

Desakan ini muncul setelah Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah menyatakan mundur dari program POP Kemendikbud tersebut.

"Bayangkan saja lembaga pendidikan NU dan Muhammadiyah itu mempunyai jaringan sekolah yang jelas, tenaga pendidik yang banyak, hingga jutaan peserta didik," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Kemendikbud agar transparan mengenai kriteria-kriteria yang menjadi dasar lolosnya entitas pendidikan sehingga bisa masuk POP.

"Dengan demikian, publik akan tahu alasan kenapa satu entitas pendidikan lolos dan entitas lain tidak," ujarnya.

Politikus PKB ini menolak dalih Kemendikbud bahwa proses seleksi diserahkan kepada pihak ketiga, dan tidak bisa ikut campur.

Kemendikbud, jelas Huda, harus melakukan kontrol terhadap mekanisme seleksi, termasuk proses verifikasi di lapangan.

Sebelumnya, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat Muhammadiyah memutuskan mundur dari POP Kemendikbud hari ini.

Salah satu alasannya adalah kriteria pemilihan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga pendidikan yang ditetapkan lolos evaluasi proposal sangat tidak jelas dan tidak transparan.

Diketahui, POP merupakan program Kemendikbud untuk meningkatkan kualitas pendidikan melaui pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak. Program ini melibatkan ormas yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.