Pegawai Pemprov DKI akan diwajibkan donor darah

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengukuhkan panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia (PMI) 2020 secara daring, pada Senin (5/10) di Jakarta. Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PMI Muhammad Jusuf Kalla dan Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Efendi.

Anies menerangkan Bulan Dana PMI 2020 berbeda dengan tahun sebelumnya dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Sehingga target penerimaan juga turun menjadi Rp21 miliar, berkurang dari tahun lalu yang mencapai Rp26,9 miliar. 

Meski demikian, orang nomor satu di Jakarta ini tetap optimistik untuk melampaui target yang sudah ditetapkan Pemprov DKI.

"Ini mungkin berbeda dengan pertumbuhan ekonomi karena ini pertumbuhannya solidaritas sosial. Insya Allah pertumbuhan solidaritas sosial tak mengalami resesi dan malah tumbuh berkembang,” kata Anies dalam sambutannya, di Jakarta, Senin (5/10).

Optimisme untuk melampaui target didasarkan pada semangat masyarakat untuk membantu meringankan beban sesama yang meningkat saat pandemi Covid-19. Salah satunya keberhasilan mengumpulkan dana melalui program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB).

“Justru ini masanya kita bisa menggerakkan orang karena kita sedang menghadapi ancaman kemanusiaan,” terangnya.

Anies juga memaparkan rencana kebijakan ke depan untuk mewajibkan seluruh pegawai Pemprov DKI mendonorkan darahnya. Hal ini untuk mengatasi menurunnya stok darah PMI pada masa pandemi. Tetapi, bagi mereka yang mempunyai masalah kesehatan tidak diwajibkan untuk donor darah. 

"DKI ini memiliki ASN sekitar 64.000, non-ASN sekitar 120.000. Apabila semua memberikan donor secara berkala maka insya Allah kita menjadi penyangga untuk kebutuhan darah di Jakarta. Nanti kami wujudkan dalam bentuk surat,” tegasnya.