Pemerintah klaim penanganan KLB Asmat sudah 90%

Menteri Koodinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan program penanganan kondisi luar biasa di Kabupaten Asmat Papua sudah berjalan 90%. Penanganan tersebut mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.

"Melalui Inpres ini akan ada integrasi semua lembaga dan intervensi di Papua dan Papua Barat, namun sekarang di Asmat terlebih dahulu. Hampir 90% sudah masuk di Asmat dan wilayah indikasi gizi buruk serta masalah kesehatan di Papua dan Papua Barat," ujar Puan usai melalukan rapat koordinasi bersama Mensos, Menkes, Menteri PPA, Polri dan TNI terkait penanganan KLB Asmat di Jakarta, Rabu (31/1).

Saat ini, ada empat progam yang harus dikedepankan guna menangani persoalan di Asmat. Puan merinci, diantaranya adalah fokus pada kesejahteraan sosial, budaya, infrasturktur, dan tata kelola pemerintahan.

Selain itu, masing-masing kementerian juga telah merancang matrix pembiayaan untuk menangani KLB di Asmat. Sedangkan satuan tugas terpadu dari TNI dan Polri juga sudah berada di Asmat dengan membawa bantuan langsung. Meski demikian, cucu proklamator itu menyebut sejumlah wilayah yang tidak bisa terakses dengan baik.

"Tidak bisa masuk semua, karena itu koordinasi dan sinergi pemerintah daerah harus terlibat. Akan ada pendampingan untuk membawa sumber daya manusia dari masyarakat Papua," sambungnya.

Sementara Mensos Idrus Marham menyebut 71 warga Asmat meregang nyawa akibat gizi buruk dan campak sejak September 2017 hingga Januari 2018. Politikus Partai Golkar itu menyebut masyarakat Asmat kerap menggantungkan hidupnya kepada alam dan masih hidup secara nomaden.

"Kami akan menggunakan cara-cara lain guna menyakinkan dan memotivasi mereka untuk hidup serta mau berobat," jelas Idrus.

Penyebaran tenaga medis

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menyebut pihaknya sudah melakukan imunisasi kepada 13.300 anak sebagai antisipasi penularan penyakit. Selain itu, Kemenkes juga akan fokus pada penguatan Puskesmas di distrik-distrik yang tersebar di Kabupaten Asmat.

Kemenkes memastikan stok obat-obatan untuk masyarakat di Papua sudah lebih dari cukup.

"Untuk suplai obat di gudang farmasi, saya rasa sudah lebih dari cukup. Kami sudah melihat secara langsung terkait kendala geografis, penyebaran penduduk yang tidak terjangkau, dan menyebabkan pendistribusian yang menjadi kendala," paparnya.

Berdasarkan catatan Kemenkes, terdapat 17 kabupaten/kota di Papua yang harus dibenahi karena cakupan imunisasinya rendah. Namun, tenaga medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, tenaga gizi, dan tenaga lain masih fokus dalam penugasan di Asmat.

"Atensi kami masih Asmat. Gelombang pertama kami sudah mengirimkan 30 orang dan gelombang kedua 40 orang. Spesialis lebih akan berpusat di RSUD Adat. Sementara itu, TNI mengirim 75 dokter umum supaya lebih mobile,” tandasnya.