Anggaran penyaring sampah di DKI Rp197 miliar diketok DPRD

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyepakati anggaran untuk saringan raksasa penyaring sampah sebesar Rp197 miliar. Anggaran tersebut diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI.

Usulan itu disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rapat Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, saringan sampah ini akan dipasang di hulu Sungai Ciliwung dari wilayah DKI Jakarta dengan perbatasan Kota Depok dan Kabupaten Bogor.

"Jadi kriterianya, akan menangkap sampah yang ukuran besar seperti sampah pada saat hujan. Lewat penyaring sampah, kita bisa tahan di hulu," ujar Andono di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/11).

Pengadaan saringan sampah disebut Andono sangat diperlukan. Alasannya, banyak sampah di pintu air Manggarai menumpuk saat hujan turun. 

"Kalau hujan kami harus mengerahkan 300 truk sampah. Sementara bila cuaca nomal, kami hanya perlu mengerahkan tiga sampai empat truk saja di pintu air Manggarai," kata Andono.

Andono mengatakan, saringan sampah itu nantinya terbagi menjadi tiga lapis saringan.

Konsep ini didesain oleh mahasiswa ITB. Namun, ia mengaku bahwa desain saringan tersebut sudah lebih dulu ada di Australia. 

"Tentu ini sudah mempertimbangkan kriteria desain yang advance, tetapi sudah juga diadaptasi ke komisi lokal kita. Jadi kalau di Australia barangkali dengan aspek hidrologi yang sesuai dengan kondisi di sana. Ini butuh adjustment dan adaptasi dengan kondisi lokal di kita," kata Andono.

Andono menjelaskan, saringan lapis pertama didesain untuk menyaring sampah-sampah besar. Misalnya: bambu, kasur, kayu. Sementara lapis kedua dan ketiga untuk menyaring sisa sampah dari lapis pertama

Sampah akan tersaring dari ukuran besar hingga kecil. Saat sampah pada fase pertama sampah lolos, maka akan ada saringan berikutnya.

Meski sudah menentukan titik pemasangan saringan raksasa penyaring sampah, hingga kini Dinas Lingkungan DKI masih mengkaji lokasi penempatannya. 

Dinas Lingkungan merasa perlu berkoordinasi lagi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, selaku pihak yang berwenang di sungai alam tersebut.