Perempuan Indonesia bisa menentukan masa depannya sendiri

Kaum perempuan muda Indonesia mampu menentukan masa depannya dengan mengutamakan pendidikan. Dengan pendidikan, bukan hanya akal yang dipertajam tetapi juga budi pekerti

"Kalian adalah para penerus estafet mimpi-mimpi RA Kartini untuk memajukan bangsa. Saya optimistis kaum perempuan yang menjadi Kartini masa kini mampu meneruskan mimpi Kartini dimasa yang akan datang," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, seperti dilansir Antara, Sabtu (21/4).

Kaum perempuan Indonesia harus mampu berkarya tidak hanya pada ranah privat, seperti urusan sumur, dapur dan kasur. Tetapi juga di ranah publik. Perempuan Indonesia harus mampu berdiri di kaki sendiri dan menentukan masa depannya sendiri. Untuk itu, kaum perempuan tidak boleh berhenti berkarya.

"Kalau angkatan perempuan muda bersatu, kita bisa mewujudkan sesuatu yang baik. Dengan pendidikan, jangan hanya akal yang dipertajam tetapi juga budi harus dipertinggi," tuturnya.

Pada saat ini, perempuan Indonesia masih dibayangi dengan permasalahan perkawinan di usia yang sangat muda. Hal itu menyebabkan hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan. Kemudian resiko ancaman dari penyakit reproduksi seperti kanker serviks dan kanker payudara.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), pernah melakukan penelitian pada 2016. Tentang jenjang pendidikan yang ditempuh oleh perempuan usia 20-24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah atau di atas 18 tahun.

Hasilnya, 94,72% perempuan usia 20 tahun hingga 24 tahun berstatus pernah kawin yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun putus sekolah, sementara yang masih bersekolah hanya sebesar 4,38%. 

Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai perempuan punya peran signifikan untuk mencegah perbuatan korupsi, terutama di dalam keluarga.

"Peran perempuan sangat signifikan dalam upaya pencegahan korupsi. Pimpinan KPK pun satu orang perempuan dan tim penyidik dan jaksa penuntut umum bahkan tim yang melakukan tangkap tangan cukup banyak perempuan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu.

Salah satu isu yang paling penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah gerakan seperti 'Saya Perempuan Anti Korupsi' atau SPAK yang mendapat pernghargaan di internasional dan pencegahan korupsi berbasis keluarga dimana peran ibu juga sangat penting.

SPAK pada Desember 2017 lalu meraih penghargaan "International Anti-Corruption Excellence Award" (IACEA) kategori "Anti-Corruption Youth Creativity and Engagement Award" dari Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, Emir Qatar. Penghargaan diberikan dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional pada Jumat, 8 Desember 2017 bertempat di Gedung PBB di Jenewa. Beberapa gerakan tersebut adalah inisiatif dari masyarakat sendiri yang meminta keterlibatan KPK.

KPK mengakui korupsi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki tapi juga perempuan. Cukup banyak perempuan yang diproses tindak pidana korupsi dapat berakibat buruk pada perempuan atau anak dan distribusi kesejahteraan. Sejumlah kajian mengatakan ada alokasi anggaran yang bila terdistribusi dengan baik bisa digunakan untuk anak-anak dan kaum perempuan.

"Pencegahan korupsi dimulai dari rumah misalnya peran seorang ibu sangat mungkin mempengaruhi keluarganya, suaminya, dan anak-anaknya sehingga diharapkan penanaman sistem nilai berjalan di keluarga. SPAK sendiri masuk ke instansi pemerintah termasuk kepolisian dan gerakan di daerah sehingga kami harap dalam momentum ini semua pihak terlibat dalam pemberantasan korupsi," ungkap Febri.

Hingga saat ini SPAK sebagai gerakan antikorupsi berbasis pendekatan keluarga telah melatih lebih dari 1.300 agen pembaru di 34 provinsi di Indonesia. Para agen SPAK tersebut bergerak secara kolektif meningkatkan kesadaran masyarakat.

Gerakan SPAK yang dimotori perempuan ini juga mendorong peran sentral perempuan dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai dasar kejujuran, keadilan, kerja sama, kemandirian, disiplin, tanggung jawab, kegigihan, keberanian dan kepedulian di dalam keluarga sebagai upaya mencegah perilaku korupsi.