sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PKS nilai wajar Rizieq Shihab minta hadir langsung di pengadilan

Majelis hakim mengabulkan permohonan Rizieq Shihab untuk hadir langsung di pengadilan dalam menjalani persidangan perkaranya.

Achmad Al Fiqri
Achmad Al Fiqri Selasa, 23 Mar 2021 19:47 WIB
PKS nilai wajar Rizieq Shihab minta hadir langsung di pengadilan

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta proses persidangan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) atau Undang-Undang (UU) Kekarantinaan Kesehatan yang menyeret pendiri Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, dilaksanakan dengan menerapkan asas persamaan di depan hukum (equality before the law) serta proses hukum yang baik (due process of law).

"Equality before the law bermakna Habib Rizieq punya hak untuk didengar. Kalau yang lain online (dan) beliau mau offline, dengarkan karena beliau merasa dizalimi, merasa tidak diperlakukan adil, jadi punya hak," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Selasa (23/3).

Menurutnya, Habib Rizieq ingin hadir langsung ke persidangan lantaran hendak menjelaskan duduk perkara yang menimpanya secara jelas. Mardani menilai, wajar apabila majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Terkait prinsip due process of law, sambung dia, proses penegakan hukum harus mengedepankan transpransi dan akuntabilitas. "Biarkan kedua belah pihak memberikan argumennya masing-masing."

Mardani mengingatkan, hukum merupakan pengikat seluruh warga negara. Baginya, ciri-ciri negara maju juga ditandai dengan hukum sebagai jalan memberi keadilan.

"Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa," jelasnya. "Ayo, kita jaga bersama persidangan Habib Rizieq Shihab berjalan dengan akuntabel, transparan, adil, dan memberi pelajaran bagi kita semua."

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) mengabulkan permohonan persidangan langsung yang dilayangkan Rizieq Shihab dalam kasus dugaan pelanggaran prokes. Jaksa penuntut umum (JPU) lantas diminta menghadirkan Rizieq secara langsung ke pengadilan dalam sidang berikutnya.

"Permohonan penasihat hukum terdakwa dapat dikabulkan," ujar Ketua Majelis Hakim PN Jaktim, Suparman Nyoman, dalam persidangan, beberapa saat lalu.

Sponsored

Sementara itu, Rizieq membantah tudingan dirinya memperlambat proses persidangan dengan menolak sidang secara daring. Dirinya lalu mengungkapkan beberapa alasan tetap bersikukuh persidangan dilaksanakan secara langsung di "meja hijau".

Pertama, dasar hukum persidangan daring dinilai hanya merujuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma), sedangkan Pasal 152 dan Pasal 154 KUHAP menyatakan, terdakwa berhak hadir di ruang persidangan.

Kedua, persidangan daring sangat bergantung pada sinyal. Rizieq enggan mempertaruhkan nasibnya dalam persidangan ini pada sinyal yang berpotensi putus setiap saat.

Kemudian, siap membela diri dalam menghadapi JPU hingga saksi fakta dan saksi ahli yang berpotensi memberatkan hukumannya. Rizieq menghadapi tiga persidangan dengan 11 dakwaan dan 18 pasal berlapis, beberapa di antaranya memuat ancaman 6-10 tahun penjara.

Berita Lainnya