Sepanjang Januari 111 kasus DBD ditemukan di DKI

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan imbauan agar warga mewaspadai kejadian luar biasa (KLB) akibat penyakit Demam Berdarah (DBD) di dua bulan ke depan.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, telah terjadi 111 kasus DBD di Januari 2019.

Sementara kasus DBD di DKI Jakarta dari Januari hingga 31 Desember 2018 tercatat 2.947 kasus DBD (Insidence Rate/IR = 28,15/100.000 penduduk) dengan dua) kematian (Case Fatality Rate/CFR= 0,07%).

Pada 2018 diketahui wilayah yang memiliki IR tertinggi di Jakarta adalah Kepulauan Seribu, yakni 41,4/100.000 penduduk, disusul Jakarta Barat sebesar 37,0/100.000 penduduk.

"Tindak lanjut guna mengantisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD dengan melibatkan masyarakat bersama Pemprov DKI Jakarta," kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti dalam keterangan tertulisnya.

Kelembaban udara menjadi salah satu pemicu penularan virus dengeu sebagai penyebab DBD. Kelembaban udara di seluruh Ibukota mencapai 76 sampai 81%. Semakin tinggi kelembaban udara, maka dukungan pertumbuhan nyamuk aedes aegepty semakin bertambah.

"Insiden DBD di Januari yang masuk dalam kategori waspada terdapat di Jakarta Barat, Selatan, dan Timur. Selanjutnya, pada Februari dan Maret 2019 seluruh wilayah DKI masuk dalam kategori waspada," ujar Widya dalam keterangan yang diterima Alinea.id, Senin (21/1).

Gejala DBD biasanya diawali dengan demam, nyeri otot dan sendi. Terdapat bintik atau ruam merah di kulit disertai mual dan nyeri ulu hati. Di beberapa kasus yang parah, dapat terjadi pendarahan dan syok yang membahayakan nyawa.

"Kami harap warga juga ikut berpartisipasi aktif melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) agar lingkungan bebas dari jentik nyamuk. Untuk mencegah wabah DBD. Warga bisa menguras tampungan air dan memelihara tanaman yang efektif mengusir nyamuk. Membuat lavitrap atau perangkap untuk mencegah nyamuk berkembang biak," terang Widya.

Dia meminta warga agar segera memeriksakan diri ke puskesmas maupun rumah sakit jika mengalami demam tinggi lima hingga tujuh hari. 

"Kami sudah imbau rumah sakit dan puskesmas untuk menyiapkan SDM dan sarana penunjang," tandasnya.