Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah memperketat pengawasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter. Pengawasan tersebut dinilai perlu dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dinas kesehatan, serta organisasi profesi terkait.
Wakil Ketua Bidang Penyakit Menular PB IDI, dr. Restuti Hidayani Saragih, mengatakan antibiotik termasuk obat keras yang penyerahannya wajib menggunakan resep dokter. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi teknis dari BPOM dan Kementerian Kesehatan.
Dalam wawancara tertulis dengan ANTARA pada Selasa (17/11), Restuti mengungkapkan masyarakat masih dapat membeli antibiotik secara mandiri tanpa resep di sejumlah sarana ritel obat maupun apotek.
"Namun kita harus jujur pada realitas bahwa di masyarakat, akses mandiri membeli antibiotik tanpa resep di berbagai sarana ritel obat atau apotek masih kerap terjadi," kata Restuti.
Menurut dia, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku masyarakat, tetapi juga tata kelola kefarmasian dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Pihak yang memperjualbelikan atau menyerahkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keahlian, kewenangan, dan persyaratan resep yang sah dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
PB IDI menilai upaya mengendalikan penjualan antibiotik tidak cukup hanya melalui edukasi kepada masyarakat. Pengawasan langsung terhadap sarana yang menjual dan menyerahkan obat juga perlu diperkuat.
Restuti mengatakan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, BPOM, dinas kesehatan, dan organisasi profesi diperlukan agar pengawasan berjalan lebih terpadu.
"Oleh sebab itu, edukasi publik harus berjalan beriringan dengan pengawasan lapangan yang tegas dan terpadu antara Kemenkes, BPOM, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi terkait," ujarnya.
Pengawasan rantai pasok antibiotik juga menjadi bagian dari upaya mencegah penggunaan obat yang tidak sesuai ketentuan. Sebab, penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat berkontribusi terhadap resistensi antimikroba.
Resistensi antimikroba merupakan kondisi ketika mikroorganisme, termasuk bakteri, tidak lagi merespons obat yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi. Kondisi ini dapat membuat penanganan infeksi menjadi lebih sulit.
Karena itu, pengendalian penjualan antibiotik tanpa resep perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat sesuai pemeriksaan dan anjuran tenaga medis.