Usai rumah DP 0 rupiah, Anies ingin becak kembali beroperasi

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menolak rencana Gubernur Anies Baswedan melegalkan kembali becak di Ibu Kota. Pengoperasian becak mensyaratkan revisi atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang telah menyatakan tiap orang atau badan dilarang membuat, merakit, mengoperasikan becak dan sejenisnya.

Sekretaris Komisi Bidang Perekonomian DPRD, Darussalam misalnya, mengaku khawatir jika becak diizinkan beroperasi kembali, akan berpotensi mendatangkan sejumlah masalah.

"Nanti malah banyak orang luar Jakarta yang cari nafkah sebagai pengayuh becak," ujar Darussalam, Jumat (19/1)

Masalah lain yangjuga bisa muncul ialah kesulitan untuk melakukan pengawasan terhadap penarik becak serta pergerakannya. Politikus PKB itu menilai apabila becak kembali beroperasi, bisa menambah problem kemacetan lalu lintas. Karena itu, ia menegaskan PKB pasti menolak jika pemerintah DKI mengusulkan revisi peraturan daerah tersebut.

"Kami dengan tegas menolak legalisasi becak," tegasnya.

Sementara anggota Komisi Bidang Pemerintahan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan, pihaknya tidak akan menyetujui rencana revisi Perda untuk mengizinkan pengoperasian becak di Jakarta. Meski Gubernur DKI Anies Baswedan hanya mengizinkan di jalan-jalan lingkungan perumahan.

Menurutnya, warga Jakarta sudah jauh berbeda dan menginginkan apapun serba cepat. "Tidak manusiawi mempekerjakan manusia sebagai alat transportasi," ungkap Gembong.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu meminta Gubernur untuk memberdayakan tukang becak yang masih ada untuk beralih pekerjaan. Apalagi pemerintah bisa memberikan bantuan modal agar pengayuh becak bisa berdagang.

"Jangan malah menghidupkan becak kembali," sesalnya.

Meski demikian, legislator Ibu Kota lainnya, Abdul Ghoni justru menyetujui wacana pengoperasian becak. Namun, ia mengingatkan agar becak hanya beroperasi di tempat-tempat wisata atau ruang terbuka hijau, seperti Monas dan Taman Waduk Pluit. "Tujuannya agar becak tidak punah dan bisa menjadi ikon wisata," papar Ghoni.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi mengaku belum bisa menyikapi rencana eksekutif terkait becak. "Kami ingin mendalami usulnya lebih dulu," jawabnya singkat.

Anies janjikan kejutan untuk becak

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyambut baik berbagai kritikan yang dilontarkan oleh DPRD DKI. Menurutnya, setiap kebijakan publik yang akan diambil wajar memunculkan perspektif pro dan kontra. Meski demikian, Anies mengklaim ada lebih dari 1.000 becak yang masih beroperasi di Jakarta.

"Itu kenyataannya, dan mereka beroperasi di lingkungan perkampungan, itu yang mau kita atur," jelas Anies di Balai Kota Jakarta.

Mantan Mendikbud itu memastikan kebijakan yang diambil untuk para pengayuh becak takkan jauh berbeda dengan rumah down payment (DP) 0 rupiah. Namun, ia tidak merinci seperti apa mekanismenya.

"Semuanya menganggap banyak sekali yang tidak bisa jalan, itu problematis. Nanti, kita akan muncul dengan kebijakan lengkap baru kita umumkan," tandasnya.