Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kota Subulussalam, Aceh, menunjukkan perkembangan positif dengan 12 dari 13 indikator pemulihan berstatus hijau. Persawahan menjadi satu-satunya indikator kuning sehingga penyelesaian perencanaan dan dimulainya pekerjaan fisik perlu dipercepat sebelum musim hujan yang diprediksi pada Oktober.
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Aceh II Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera Brigjen TNI (Mar) Guslin Kamase mengatakan capaian 12 indikator hijau perlu dijaga dengan menuntaskan pekerjaan yang masih tertinggal, terutama pada sektor persawahan.
“Pemulihan Kota Subulussalam relatif berjalan baik karena 12 dari 13 indikator telah berstatus hijau. Namun, persawahan harus segera masuk tahap pekerjaan fisik agar masyarakat tidak kehilangan satu musim tanam,” kata Guslin dalam laporannya usai melakukan monev di Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat, dan Simpang Kiri, Subulussalam, Rabu (2/9/2026).
Pada sektor persawahan, sasaran awal optimasi lahan mencapai 74 hektare. Setelah survei, investigasi, dan desain, lahan yang disetujui untuk ditangani menjadi sekitar 23 hektare. Hingga akhir Agustus, konstruksi, pengolahan lahan, dan penanaman belum dimulai karena rencana kegiatan masih dalam kajian.
Percepatan pekerjaan turut bergantung pada pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah. Kota Subulussalam memperoleh pagu Rp85,61 miliar dengan realisasi Rp8,54 miliar atau 9,98 persen per 31 Agustus 2026. Pemutakhiran data pada 2 September mencatat realisasi meningkat menjadi 11,64 persen, tertinggi di Aceh yang rata-rata masih 4,73 persen.
Meski demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target Pemerintah Kota Subulussalam sebesar 30 persen pada 30 September. Dinas PUPR dengan pagu Rp11,67 miliar dan Dinas Kesehatan dengan pagu Rp525 juta belum mencatatkan realisasi. Sementara itu, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan memegang alokasi terbesar, yakni Rp46,87 miliar.
Pemerintah kota didorong mempercepat pengadaan dan pembayaran paket yang telah siap sekaligus melakukan evaluasi mingguan terhadap setiap organisasi perangkat daerah penerima tambahan TKD. Rekonsiliasi data juga diperlukan agar capaian keuangan dan fisik menggunakan satu angka resmi serta dapat dipantau secara akurat.
Hasil peninjauan turut menemukan Balai Benih Ikan di Kecamatan Simpang Kiri mengalami kerusakan kolam dan penurunan pasokan air, tetapi belum masuk dalam rencana induk pemulihan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satgas PRR akan memfasilitasi verifikasi dan pembahasan skema pembiayaan agar rehabilitasi fasilitas disertai revitalisasi sumber air.
Perhatian juga diarahkan pada SDN Jabi-Jabi di Kecamatan Sultan Daulat. Hanya tiga ruangan yang masih dapat digunakan, sementara sejumlah kelas masih tertutup lumpur yang telah mengeras. Relokasi sekolah ke lahan yang lebih tinggi akan dipercepat dan disertai penanganan tanggul di Jabi-Jabi serta Sukamaju untuk mengurangi risiko kerusakan berulang.
Mitigasi banjir Sungai Lae Soraya menjadi agenda jangka panjang karena luapan sungai setiap Oktober hingga Desember berdampak terhadap Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat, dan Longkib. Penanganan didorong melalui pengerukan serta pembangunan talud secara terpadu, sedangkan usulan Kanal Oboh sepanjang 16 kilometer terus dikawal melalui Bappenas.
“Status hijau tidak boleh menutupi pekerjaan yang masih tersisa. Kondisi lapangan harus terus diverifikasi, kemudian sumber pembiayaan, penanggung jawab, dan target penyelesaiannya harus ditetapkan dengan jelas,” ujar Guslin.
