Usul Mendagri soal pengurusan dokumen gratis dinilai penting untuk pemulihan pascabencana

Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang mengusulkan pembebasan seluruh biaya pengurusan dokumen masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera dinilai penting untuk pemulihan pascabencana. Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Agisthia Lestari, mendukung upaya tersebut. Usul tersebut disampaikan Tito kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat Penanganan Bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12).

Agisthia menilai kebijakan penggratisan itu penting sebagai upaya memulihkan dokumen masyarakat terdampak. Menurutnya, pemulihan data kependudukan sama krusialnya dengan perbaikan infrastruktur fisik pascabencana. Jika dokumen yang hilang terlalu lama tidak diurus, dapat menimbulkan masalah baru dalam pendataan penduduk dan aset.

Ia menambahkan, konsolidasi seluruh dokumen dalam satu paket layanan kemungkinan sulit dilakukan karena perbedaan otoritas penerbit. “KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) berada di Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), sementara ijazah berada di Kemendikdasmen (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) atau Kemdiktisaintek (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi),” kata Agisthia, saat dihubungi, Senin (8/12).

Lebih jauh, ia menilai kebijakan Mendagri berpotensi mencegah sengketa aset seperti tanah atau bangunan, yang rawan muncul ketika sertifikat hilang akibat bencana. “Ini sangat penting untuk mengantisipasi praktik mafia tanah, terutama ketika warga kehilangan rumah atau lahan yang rusak pascabencana,” tambahnya.

Agisthia juga menyoroti pentingnya strategi digitalisasi data pribadi dan aset sebagai solusi jangka panjang. Ia menekankan perlunya standar keamanan siber yang kuat, penyimpanan data multi lokasi, serta pusat data alternatif agar informasi tetap aman saat terjadi bencana. “Bencana di Sumatera menunjukkan bahwa data adalah aset strategis. Pemerintah harus menjadikan ini momentum memperkuat infrastruktur digital yang resilien, terutama off-site backup dan pusat data alternatif,” ujarnya.

Usul Mendagri untuk menggratiskan pengurusan dokumen ini didasari kondisi di lapangan, di mana banyak kantor pelayanan publik tingkat kecamatan dan desa mengalami kerusakan parah sehingga ribuan dokumen warga hilang. “Layanan publik banyak terdampak. Begitu banyak KTP, ijazah, sertifikat dan dokumen lain yang hilang,” kata Tito di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Minggu.