Usulan Mendagri disetujui presiden, daerah terdampak bencana dapat Rp4 M

Presiden Prabowo Subianto menyetujui alokasi tambahan anggaran penanganan bencana sebesar Rp4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Kebijakan ini merupakan respons langsung presiden setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melaporkan  banyak daerah terdampak bencana sudah kehabisan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) menjelang akhir tahun.

Dalam laporan kepada presiden, Mendagri Tito menyampaikan bahwa 52 kabupaten/kota dari tiga provinsi tersebut membutuhkan dukungan anggaran karena BTT daerah tidak lagi mencukupi untuk pemulihan bencana. “Ada 52 kabupaten dari tiga provinsi yang meminta bantuan,” kata Tito.

Awalnya, Tito mengajukan dukungan Rp2 miliar per kabupaten/kota. Namun setelah menerima laporan Mendagri secara langsung, Presiden Prabowo memutuskan untuk melipatgandakan dukungan anggaran menjadi Rp4 miliar per kabupaten, serta menambah Rp20 miliar untuk pemerintah provinsi.

"Mendagri, Anda minta Rp2 miliar? Saya kasih Rp4 miliar. Untuk provinsi, saya kasih Rp20 miliar," ujar presiden Prabowo dalam forum Arahan Presiden RI terkait Penanganan dan Pemulihan Bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar di Aceh, Minggu (7/12).

Selain kebutuhan anggaran, Mendagri Tito juga melaporkan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk memperbaiki kantor pemerintahan dan pelayanan publik yang rusak akibat bencana, mengingat banyak dokumen penting masyarakat tersimpan di dalamnya. Tito juga meminta agar layanan administrasi seperti STNK yang berada dalam kewenangan polisi dan sertifikat lainnya dimudahkan bagi warga terdampak.

Dalam forum rapat gabungan pemerintah pusat dan daerah tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut meminta Mendagri mengeluarkan surat edaran atau aturan agar pelaku usaha tidak menaikkan harga kebutuhan pokok, di tengah situasi bencana. Muzakir melihat harga sembako di lapangan mengalami kenaikan yang tak wajar.

 “Mohon bantuan Mendagri, ini harga-harga naik tidak wajar,” ujarnya.

Sementara, lebih lanjut Presiden Prabowo meminta Mendagri untuk memastikan seluruh kepala daerah tetap berada di wilayahnya dan tidak mengabaikan rakyat yang sedang dalam situasi darurat bencana. “Tolong Mendagri. Bupati yang kabur saat bencana, kalau di tentara namanya desersi,” tegas presiden.