Airlangga Hartarto digoyang internal Golkar, diminta mundur sebagai ketum

Posisi Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar bak telur di ujung tanduk. Pangkalnya, sejumlah kader senior memintanya mundur.

Desakan Airlangga mundur disampaikan sejumlah pihak, salah satunya anggota Dewan Pakar Golkar, Ridwan Hisjam. Ia bahkan menyebut Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), pantas menggantikan Airlangga.

Suara senada diserukan tiga ormas pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI). Pangkalnya, Airlangga belum menentukan arah politik partai pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Padahal, terang Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan SOKSI, Lawrence TP Siburian, pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tersisa 3 bulan. Pendaftaran pasangan capres-cawapres pada 19 Oktober-25 November 2023.

"Pak Airlangga tidak apa-apa di kementerian, [memimpin sebagai] Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tetapi, Partai Golkar diserahkan kepada yang lebih mampu untuk menjaga dan mempertahankan paling tidak meningkatkan suara dari 14%," tuturnya di Jakarta, Rabu (12/7).

Pada kesempatan terpisah, Airlangga memastikan masih memimpin Partai Golkar hingga kini. Bahkan, belum ada jadwal resmi untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketum.

"Tidak ada! Tidak akan ada (Munaslub Golkar)," tegasnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Menurutnya, pihak-pihak yang ingin menggantikannya sebagai Golkar-1 agar menunggu munas pada tahun depan. "Munas 2024, silakan kalau berminat jadi ketua umum."

Lebih jauh, Airlangga menerangkan, Golkar hingga kini masih membangun komunikasi dengan partai lain terkait capres 2024. Karenanya, semua pihak diminta bersabar.

"Ya, desak saja yang lain juga. Kita dalam pembicaraan dan pembicaraan, kan, tidak bisa desak-mendesak. Pembicaraan partai, kan, harus kordial," tuturnya.

Partai Golkar tercatat masih menjadi anggota Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak medio 2022 hingga kini. Namun, belum ada keputusan resmi soal siapa yang diusung sebagai pasangan capres-capres.

Kendati demikian, PPP justru sudah terlebih dahulu mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara itu, PAN "menjajakan" Erick Thohir kepada partai-partai agar diusung sebagai cawapres.