Anggota DPR Fraksi Gerindra: Menteri Nadiem harus dievaluasi

Kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan. Untuk itu, Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni mendesak Mendikbud Nadiem Makarim dievaluasi.

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan kemendikbud RI harus di evaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan. Jangan sampai adanya titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7).

Politikus Gerindra ini menduga POP yang dibebankan pada APBN Rp 595 miliar sudah masuk dalam kategori konflik kepentingan. Pasalnya, Sampoerna Foundation mendapatkan kategori "Gajah" sebesar Rp20 miliar di POP tersebut. 

Sedangkan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Iwan Syahril yang menandatangani SK POP merupakan mantan Dekan Fakultas Pendidikan di Universitas Sampoerna.

Apalagi, jelas dia, ada tiga organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dari POP Kemendikbud. Mereka adalah NU, Muhammadiyah dan PGRI.

“Kita ketahui betapa ketiga organisasi ini berkontribusi membangun dunia pendidikan di Indonesia sejak lama, dan informasi bahwa tidak lolosnya beberapa organisasi yang sudah layak, seperti Muslimat NU, Aisyiyah, IGNU dan lain lain," bebernya.

Kendati demikian, Ali Zamroni mengapresiasi SMERU selaku evaluator independen. Ali mendorong lembaga tersebut bersikap transparan soal hasil seleksi organisasi yang lolos dalam POP.

“Organisasi yang tak lolos harus diberitahu kenapa tidak lolos. Apa sebabnya, kekurangannya apa?" pungkasnya.