Berebut suara santri lewat dana abadi pesantren

Beberapa jam sebelum mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sempat mengumbar janji politik jika memenangi Pilpres 2024 bersama Prabowo Subianto. Di antara lainnya, Gibran mengaku bakal memperjuangkan realisasi dana abadi pesantren. 

"Mohon izin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan, dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 (tentang Pesantren). Saat ini sudah ada KUR, dan ada wakaf mikro,” kata Gibran saat berpidato di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Rabu (25/10). 

Gibran tak mengulas panjang lebar soal dana abadi pesantren. Namun, pernyataan singkat Gibran itu langsung memicu reaksi dari sejumlah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Sehari berselang, Ketua Fraksi PKB di DPR Cucun Ahmad mengkritik Gibran yang menjadikan dana abadi pesantren sebagai salah satu program unggulannya. Ia menyebut dana abadi pesantren yang termuat UU No. 18/2019 sudah lama diperjuangkan PKB di parlemen. 

“Perjuangan dana abadi pesantren yang kemudian menghasilkan Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dan Perpres No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, tidak lahir begitu saja,” kata Cucun dalam siaran pers yang diterima Alinea.id, Kamis (26/10). 

Muhaimin Iskandar, cawapres dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan, turut angkat suara. Ketum PKB itu menyebut dana abadi pesantren telah diperjuangkan PKB sejak dua tahun lalu. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan sudah menetapkan anggaran untuk dana abadi pesantren dalam APBN 2023-2024.

"Itu sudah jalan dan tinggal jumlahnya yang harus lebih besar lagi. Jumlah tahun ini, saya lupa nilainya, Rp27 triliun apa, ya? Nanti kita ingin sampai dua kali lipatnya," ujar Gus Imin kepada wartawan di Jakarta. 

Tak mau ketinggalan, Sekretaris Fraksi Partai PPP DPR RI Achmad Baidowi turut menyebar rilis pers terkait dana pesantren. Ia mengklaim program dana abadi pesantren merupakan turunan dari UU Pesantren. Semula bernama RUU Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, UU itu usulan dari Fraksi PPP.

"Dana abadi pesantren bukanlah program baru, melainkan merupakan program pemerintah yang sudah berjalan saat ini. Program ini merupakan bentuk kerja sama Kementerian Agama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)," kata Awiek, sapaan akrab Baidowi. 

Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana sejumlah Rp250 miliar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di pesantren. Dana tersebut tersedia melalui skema dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Dari angka itu, dana sebesar Rp80 miliar akan dialokasikan untuk beasiswa 1.000 santri. 

Bersama PDI-Perjuangan, PPP saat ini tergabung dalam koalisi pengusung pasangan bacapres-bacawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Adapun PKB merupakan salah satu parpol pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

Demi suara santri 

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menganggap wajar jika parpol-parpol pengusung para kandidat saling mengklaim dana abadi pesantren. Program dana abadi pesantren sangat seksi dan bisa dipakai untuk menggaet pemilih santri yang beririsan erat dengan pemilih dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

"Isu santri dan pesantren dan terkhusus NU menjadi salah satu isu penting, sehingga Anies perlu bersanding dengan Cak Imin dan Ganjar dengan Mahfud sebagai representasi NU," ucap Bakir kepada Alinea.id, Senin (30/10).

Menurut Bakir, figur yang bisa dikaitkan erat sebagai sosok NU yang bisa menggelontorkan program dana abadi pesantren adalah Muhaimin dan Mahfud MD.  Karena itu, Prabowo-Gibran perlu unjuk gigi mempromosikan dana abadi pesantren supaya terlihat berpihak pada santri. 

"Prabowo tidak punya legitimasi NU, makanya program dana abadi pesantren menjadi penting dikemukakan sebagai legitimasi bahwa mereka yang secara simbolik tidak punya akar santri, tapi ingin menunjukkan peduli santri," ujar Bakir. 

Meskipun sudah berjalan, menurut Bakir, program dana abadi pesantren masih bisa dijadikan bahan jualan dalam kampanye Pilpres 2024. Para kandidat bisa menawarkan kritik atau saran untuk menyempurnakan program itu.

"Di sinilah kecerdasan paslon dipertaruhkan untuk menemukan celah tersebut. Apakah bentuknya modifikasi atau tawaran alternatif yang lebih meyakinkan dalam penyempurnaan atau pencapaian programnya," ucap Bakir.