Buntut bupati 'ngamuk' soal BLT, DPR dorong sinergi pusat-daerah

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyalurkan bantuan sosial (bansos) ke masyarakat kembali dievaluasi dan dioptimalkan.

Hal ini menyusul viralnya video Bupati Bolaang Mengondow Timur (Boltim), Sehan Salim Landjar yang 'ngamuk' lantaran menilai kebijakan sejumlah menteri telah menyulitkan masyarakat penerima bantuan dari pemerintah di masa pandemi Covid-19.

"Kami selalu menyampaikan agar koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepala Desa, dan RT/RW sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data (bantuan) itu dilakukan agar tepat sasaran," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzili dihubungi, Selasa (28/4).

Menurut Ace, sebenarnya antara Kementerian Sosial (Kemensos) dengan para Kepala Daerah telah ada koordinasi tentang program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bansos Tunai. Terutama data penerima manfaat dari program-program tersebut. 

Soal PKH sendiri, Ace menuturkan, seharusnya minggu lalu telah dicairkan untuk bulan April ini. Sementara rogram yang lain seperti Kartu Sembako dan Bansos Tunai saat ini sedang dalam proses pencairan.

"Dari sejak awal, Komisi VIII sudah mengingatkan agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran," tegasnya.

Oleh karena itu, politikus Golkar ini melanjutkan, penting dilakukan koordinasi hingga ke level RT/RW.

Selain itu, DPR telah mengingatkan agar dalam proses penyaluran segara dilakukan dengan cepat dan jangan menimbulkan masalah baru, misalnya berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang dapat menularkan Covid-19.

Setidaknya, ada tiga hal yang harus dilakukan sebagai masukan agar pemberian bantuan berjalan efektif, yaitu: Pertama, diantar langsung ke penerima manfaat yang dilakukan oleh petugas atau relawan. 

Kedua, dikirim melalui cash transfer seperti program PKH dan Kartu Sembako. Ketiga, dikirim melalui kantor pos yang diantar ke rumah langsung penerima bantuan. 

"Kuncinya menurut saya adalah koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyakarat terdampak Covid-19 ini," tegas dia.

Sebelumnya, viral video Bupati Boltim Sehan Salim Landjar di media sosial. Pada video yang tersebar, Sehan nampak memprotes mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 yang dinilai menyulitkan warga.

"BLT-nya kapan? Masih mau buka-buka rekening inilah, kriteria macam-macam lah. Negeri udah mau bangkrut, menteri-menteri masih pada ngeyel semua," kata Sehan.