sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Demokrat akan mati di tangan seorang pejabat negara

Lonceng kematian Partai Demokrat semakin dekat bila Menkumham akui hasil KLB

Fathor Rasi
Fathor Rasi Sabtu, 06 Mar 2021 09:45 WIB
Demokrat akan mati di tangan seorang pejabat negara
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 1.341.314
Dirawat 153.074
Meninggal 36.325
Sembuh 1.151.915

Pendiri lembaga riset dan survei SMRC, Saiful Mujani menilai hasil akhir dari manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko adalah membunuh Partai Demokrat.

"Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. Backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi," tulis pemilik akun @saiful_mujani itu, Sabtu (6/3).

Lonceng kematian Partai Demokrat, jelasnya, semakin kencang bila Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, mengakui hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.

"Setelah KSP Moeldoko ditetapkan jadi ketua Partai Demokrat lewat KLB, maka selanjutnya tergantung negara, lewat Menkumham dari PDIP, Yasonna, mengakui hasil KLB itu atau tidak. Kalau mengakui, dan membatalkan kepengurusan PD AHY, lonceng kematian PD makin kencang," terangnya.

Partai Demokrat yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kata Saiful, selanjutnya akan menggugat ke pengadilan yang biasanya hanya bisa selesai di Mahkamah Agung.

"Berarti itu bisa makan waktu lama, bisa sampai melewati deadline daftar pemilu 2024. Katakanlah Demokrat KSP Moeldoko yang bisa ikut pemilu. Lalu bagaimana peluangnya?," lanjutnya.

Menurutnya, sulit bisa membayangkan Demokrat bisa besar tanpa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagaima pada 2009.

"Suka ataupun tidak itu adalah fakta. Moeldoko bisa gantikan itu? Seperti mantan jenderal2 lainnya mimpin partai, KSP ini tak lebih dari Sutiyoso, Hendro, Edi Sudrajat, yang gagal membesarkan partai," jelas Saiful.

Sponsored

Lebih jauh dia menyampaikan, Presiden Jokowi punya wewenang lebih dari cukup untuk menghentikan kemerosotan demokrasi ini. Tapi, tergantung pada komitmen Presiden untuk demokrasi.

"Pelemahan demokrasi ini bisa dihentikan dengan mencegah negara ikut campur internal partai sebagai pilar utama demokrasi," pungkasnya.

Seperti diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat digelar oleh eks kader yang dipecat partai berlambang segitiga mercy itu di Deli Serdang, Sumatra Utara, Jumat (5/3).

Dalam KLB Demokrat di Sumut yang dipimpin Jhoni Allen Marbun, setidaknya terdapat delapan peserta DPD Partai Demokrat menyebutkan nama Moeldoko sebagai ketua umum. Satu lainnya mendukung Marzuki Alie sebagai pengganti AHY.

Sejurus kemudian, Jhoni menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum. Penetapannya langsung disetujui peserta.

"KLB Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan penetapan pertama, dari calon kedua tersebut, atas voting berdiri, maka Pak Moeldoko dinyatakan menjadi Ketum Partai Demokrat 2021-2024. Setuju?" tanya Jhoni. "Setuju," jawab para peserta.

 

 

Berita Lainnya