logo alinea.id logo alinea.id

FPI & PA 212 tolak rekonsiliasi Prabowo-Jokowi

Penggagas Ijtima Ulama dalam Pilpres 2019 menolak rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Fadli Mubarok
Fadli Mubarok Kamis, 11 Jul 2019 03:57 WIB
FPI & PA 212 tolak rekonsiliasi Prabowo-Jokowi

Penggagas Ijtima Ulama dalam Pilpres 2019 menolak rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo.

Persaudaraan Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) dengan tegas menolak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk menerima rekonsiliasi yang diajukan kubu Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua PA 212 Slamet Maarif menilai rekonsiliasi antar pasangan calon pada Pilpres 2019 bakal berpengaruh terhadap citra Prabowo Selama ini. Kepercayaan umat Islam terhadap Prabowo bakal pudar lantaran banyak yang kecewa jika terjadi rekonsiliasi politik.

"Tetapi ketika Pak Prabowo masih Istikomah memperjuangkan agar bangsa ini ada keadilan, agar aset-aset negara itu tidak dibiarkan leluasa keluar dari Indonesia, itu akan sama dengan spirit kami yang selama ini kita bangun, maka Pak Prabowo akan selalu ada di hati kita semua," ujarnya dalam pertemuan Gerakan Kemanusian yang dicanangkan oleh FPI, GNPF, dan PA 212 di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/7).

GNPF mengacu pada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan PA 212 mengacu pada persaudaraan alumni 212. Kedua kelompok ini merupakan perkumpulan massa yang menggelar aksi unjuk rasa kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kelompok ini kemudian menggagas adanya Ijtima Ulama jilid 1-3 yang melahirkan dukungan terhadap Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019.

Slamet menjelaskan selama ini rekonsiliasi sejatinya terindikasi dengan kontrak-kontrak politik. Oleh sebab itu, dia mengharamkan agar Prabawo tidak bergerak gegabah dan mengikuti wacana rekonsiliasi.

Menurut dia, kalau pun rekonsiliasi hanya dalam konteks silaturahmi, PA 212 berharap diajak untuk membahas hal tersebut. Hal ini dilakukan agar ada tranparansi apa-apa saja yang dibicarakan dalam rekonsiliasi itu.

Sponsored

Kendati demikian, PA 212 masih berharap Prabowo istikomah dalam perjuangannya di awal bersama umat islam. PA 212, lanjut Slamet, berharap Prabowo tetap memperjuangkan kemandirian bangsa Indonesia.

Kemudian, kata dia, Prabowo tidak keluar jalur dalam mempertahankan aset-aset negara ke bangsa lain.

"Nah, ini kan selama ini beliau sering gaungkan ke kita. Makannya kita berharap beliau tetap istikomah dengan semua itu," tegas dia.

Imam di Makkah

Anggota atau mujahid PA 212 diminta untuk tidak terlalu larut dengan kekalahan Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019. 

Menurut Slamet, sejatinya tujuan awal atau semangat PA 212 bukanlah pada pilpres, melainkan pada perjuangan agama dan keadilan rakyat. Oleh sebab itu, Slamet mendorong agar semua mujahid 212 untuk kembali pada jalur yang telah dibuat sejak awal kemunculan.

Bagi Slamet, pilpres hanyalah sebagai kendaraan politik untuk umat islam memperjuangkan hak-haknya. Jika kendaraan tersebut sudah mulai rusak atau macet, maka para mujahid untuk tidak memaksakan terus pada kendaraan tersebut dalam memperjuangkan tujuan PA 212.

"Ingat, PA 212 muncul karena adanya ketidakadilan yang terjadi di negeri yang kita cintai. Misalnya telah muncul adanya kasus kriminalisasi terhadap ulama-ulama kita, muncul adanya kezaliman, adanya perlindungan terhadap penista agama," tegas Slamet.

Lebih lanjut, ditegaskan Slamet, imam dari PA 212 bukanlah Prabowo. Seharusnya, para mujahid 212 tetap mendengar apa-apa yang telah dikomandokan imam besar Rizieq Shihab. Oleh sebab itu kekalahan Prabowo seharusnya tidak menurunkan semangat PA 212.

"Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau masih ingin Prabowo jadi presiden, maaf, itu sudah selesai. Peluang itu sudah tidak ada. Dan saya ingin mengingatkan kepada alumni 212, bahwa imam kita bukan yang ada di Kertanegara, tapi yang ada di Makkah. Ini perlu dicatat oleh gerakan kita," sambung Slamet.

Slamet mendorong agar para mujahid tidak fokus lagi pada pilpres. Keadilan rakyat dan kejahatan HAM yang terjadi dalam tragedi 21-22 Mei lah yang harus menjado fokus sekarang.

Selain itu, ia juga menegaskan agar para mujahid bersiap-siap untuk berjuang kembali lewat jalur politik pada Pemilahan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.