Misi muskil mewujudkan koalisi pilkada rasa pilpres

Wacana mereplikasi kerja sama politik di tingkat Pilpres 2024 ke pentas Pilkada Serentak 2024 digaungkan para politikus koalisi parpol pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Pemetaan politik di daerah mulai dilakukan untuk merealisasikan wacana itu. Para kandidat pun mulai dilirik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan partainya akan membawa Koalisi Perubahan hingga pilkada serentak yang bakal digelar pada November 2024. Mengusung pasangan AMIN, koalisi beranggotakan NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai pilkada. Kami akan mulai dari (Pilgub) DKI (Jakarta)," kata Hermawi dalam jumpa pers di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (15/3).

Di kubu Prabowo-Gibran, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mewacanakan hal serupa. Ia menyebut sejumlah parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) berencana kembali berkoalisi untuk Pilkada Serentak 2024.

Selain Gerindra, KIM beranggotakan tiga parpol penghuni parlemen lainnya, yakni Golkar, Demokrat, PAN. Pasangan Prabowo-Gibran juga diusung 5 partai nonparlemen, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, Partai Garuda, dan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). 

Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad) Kunto Adi Wibowo menganggap wajar jika elite-elite parpol merencanakan mereplikasi koalisi pada level pilpres ke pentas pilkada. Pasalnya, parpol-parpol tidak punya cukup waktu untuk menggarap lebih dari lima ratus pilkada serentak sendirian. 

Namun demikian, Kunto menilai angan-angan membangun koalisi permanen untuk menghadapi Pilkada 2024 akan sulit terwujud. Pasalnya, ada perbedaan dinamika antara politik nasional dan politik daerah. Peta kekuatan di nasional tidak melulu menentukan warna politik di daerah. 

"Agak susah untuk kemudian membuat koalisi permanen sampai tingkah kabupaten atau kota. Karena ini pilkada serentak, saya bisa paham, untuk mengurangi kerumitan, mereka berkoalisi di 545 daerah. Tetapi, sangat mungkin antara satu kabupaten dan di kota saling bertentangan koalisinya," ucap Kunto kepada Alinea.id, Selasa (19/3).

Menurut Kunto, peta koalisi di daerah sangat ditentukan oleh ketokohan figur. Jika punya elektabilitas dan kapital yang kuat, seorang figur bisa saja memborong semua parpol di daerah. Artinya, komposisi koalisi di tingkat pilpres bisa saja tidak terwujud.  

"Ada memang beberapa daerah yang partainya kuat. Tetapi, kebanyakan lebih didominasi oleh tokoh-tokoh. Nah, biasanya tokoh-tokoh ini punya modal kapital yang sangat kuat. Jadi, menurut saya, ini sangat tergantung pada dinamika politik dan ketokohan di daerah," kata dia. 

Analis politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin sepakat koalisi di tingkat pilpres tidak bisa diwujudkan di semua daerah secara merata. Pasalnya, konstelasi politik di masing-masing daerah umumnya berbeda-beda. 

"Jadi, bisa saja di satu daerah itu secara kekuatan (politik) itu persis seperti di nasional. Maka, (koalisi) bisa terwujud. Tapi, kalau peta politiknya tidak sama, ya, sulit. Jadi, wajar mereka petakan," ucap Ujang kepada Alinea.id

Ujang berpendapat rencana membangun koalisi permanen di tingkat daerah tak akan mudah dan butuh kerja keras. Ujang menduga wacana itu digaungkan semata karena elite-elite politik di parpol masih terpengaruh euforia pertarungan Pilpres 2024. 

"Kalau dicermati tentu motifnya kepentingan dan kebersamaan agar partai-partai koalisi itu seolah-seolah masih sama. Jadi, seolah kepentingan parpol-parpol masih sama. Kalau kepentingan beda, bubar juga," ucap Ujang.