sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

PAN: Penularan Covid-19 masih mengancam, varian baru makin menyebar

Saleh Partaonan Daulay menilai wajar pemerintah kembali memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus.

Marselinus Gual
Marselinus Gual Rabu, 04 Agst 2021 09:17 WIB
PAN: Penularan Covid-19 masih mengancam, varian baru makin menyebar

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai wajar bila pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 9 Agustus 2021. Menurutnya, meski pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus selama penerapan PPKM level 4 pada 26 Juli-2 Agustus, namun perubahannya masih sangat lamban.

Presiden Joko Widodo pada Senin (2/8) malam mengumumkan perpanjangan kembali PPKM Level 4 hingga 9 Agustus 2021. Pembatasan berlaku di 114 kabupaten kota yang tersebar di 7 provinsi se-Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengklaim  ada perbaikan Misalnya, konfirmasi kasus harian, tingkat kasus aktif, tingkat kesembuhan, dan persentase keterisian tempat tidur (BOR).

"Itu evaluasi pemerintah. Namun perlu dicatat, bahwa perubahan tersebut masih sangat lambat. Jumlahnya pun belum terlalu signifikan. Karena itu, pergerakan penularan Covid masih tetap mengancam. Apalagi, varian-varian baru juga sudah semakin menyebar. Sudah banyak ditemukan di daerah-daerah"," kata Saleh kepada Alinea.id, Selasa (3/8) malam.

Saleh menambahkan, perpanjangan PPKM masih dibutuhkan. Setidaknya, untuk memastikan agar masyarakat tetap menjaga diri agar tidak membuat kerumunan. "Penularan harus dihindari dan diantisipasi. Kuncinya adalah kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan," tegas politikus PAN ini.

Namun demikian, lanjut Saleh, kebijakan pemerintah untuk memperpanjang PPKM level 4 harus dibarengi dengan penyempurnaan kebijakan. Paling tidak, harus diupayakan bagaimana agar masyarakat patuh dan taat terhadap semua aturan yang diterapkan.

Sponsored

Penegakan kedisiplinan, lanjut Saleh, juga harus dilakukan secara tegas dengan cara-cara humanis. Selain itu, dibutuhkan pendekatan persuasif dan partisipatoris dari semua anggota masyarakat.  Perpanjangan PPKM harus juga diiringi dengan pemberian bantuan sosial dan subsidi bagi masyarakat yang terdampak.

"Nah, jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos dan subsidi harus disalurkan secara baik dan tepat sasaran. Daerah-daerah yang memberlakukan kebijakan ppkm harus segera menyalurkan bantuan yang dibutuhkan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Tidak boleh ada yang dilupakan dan terlupakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan upaya-upaya pencegahan Covid-19 tidak surut, meski pemerintah mengklaim kasus Covid-19 mulai melandai. Menurut Puan, perpanjangan PPKM harus jadi kesempatan untuk benar-benar mengukur efektivitas upaya penanganan pandemi.

"Di masa perpanjangan PPKM ini, pemerintah harus memastikan testing, tracing, isolasi dan juga vaksinasi digencarkan, sembari kita semua tetap harus waspada, dengan selalu disiplin menjalankan protokol kesehatan," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (3/8).
 
Puan mengatakan, kewaspadaan, upaya pencegahan dan penularan Covid-19, serta disiplin prokes adalah satu paket yang tak bisa dipisahkan satu sama lain untuk Indonesia segera keluar dari situasi pandemi. "Jangan lengah karena melihat angka-angka kasus yang mulai melandai," ujar Puan.

Berita Lainnya
×
tekid