PDIP kritik balik Demokrat soal cat ulang pesawat, seret nama SBY

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Arteria Dahlan merespon kritik Demokrat ihwal pengecatan ulang pesawat kepresidenan RI menjadi warna merah. Arteria meminta publik melihat sisi lain dari polemik tersebut, yakni dari warna biru menjadi warna merah putih yang merupakan warna bendera nasional Indonesia.

"Jangan sampai publik terbawa permainan politik pihak-pihak yang merasakan 'post colour syndrome', yang merupakan plesetan dari post power syndrome atau sindrom pascakekuasaan yang terjadi karena tak bisa melepaskan diri dari kekuasaan yang sudah hilang," kata Arteria dalam keterangannya kepada Alinea.id, Rabu (4/8).

Menurut Arteria, tak ada yang salah dengan pengecatan pesawat kepresidenan menjadi warna merah putih. Justru, kata dia, jika mau jujur dan hadirkan perdebatan, harusnya dipermasalahkan itu dulu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kok pesannya warnaya biru, padahal memungkinkan untuk memesan warna merah putih. Tapi kan kami beradab dan berpikiran positif saja," ujar dia.

"Warna bendera negara kita kan merah putih, bukan warna biru. Justru kita bertanya, kok dulu tak sejak awal pesawat itu diwarnai merah putih? Lalu apa yang salah dengan warna pesawat kepresidenan jika diubah menjadi merah putih sesuai warna bendera negara kita?," tanya Arteria.

Arteria mengatakan, polemik pengecatan ulang pesawat kepresidenan sudah dijawab Sekretariat Negara, di mana pengecatan sebenarnya sudah direncanakan pada tahun 2019. Pengecatan merupakan satu paket pengerjaan pengecatan dengan helikopter kepresidenan Super Puma yang lebih dulu dikerjakan.

Dari sisi anggaran, lanjut Arteria, bahkan telah disetujui oleh Partai Demokrat. "Tentu saja anggaran untuk pengerjaan ini sudah dibahas dengan DPR, dan disetujui tahun 2019. Aneh saja kalau sekarang ada anggota DPR atau parpol di DPR yang mengkritiknya. Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak ada mempermasalahkan sedikitpun kala itu?" kata Arteria.

Selain itu, lanjut Arteria, pengerjaan pengecatan itu dilakukan oleh kontraktor yang dibayar pemerintah. Di mana kontraktornya mempekerjakan warga negara Indonesia. "Artinya, negara justru menggerakkan perekonomian rakyat lewat pekerjaan pengecatan pesawat itu. Anggaran negara itu merupakan satu cara untuk menggerakkan perekonomian. Justru di saat pandemi dimana perekonomian susah, sangat baik ketika negara menggerakkan ekonomi masyarakat lewat anggaran yang riil begini," ujarnya.

Terkait pengecatan ini, Arteria membantah pemerintah menghambur-hamburkan anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk bantuan sosial kepada warga terdampak pandemi. Mengutip data Kementerian Keuangan, Arteria mengatakan Presiden Jokowi sudah memerintahkan pengetatan dan menaikkan anggaran program pemulihan. Untuk penanganan Covid-19 tahun 2021, ditingkatkan dari Rp 699,4 triliun menjadi Rp 744,75 triliun.

Untuk bantuan sosial sendiri, kata dia, total anggaran disiapkan mencapai Rp 187,84 triliun. Digunakan untuk berbagai bantuan dari yang sifatnya tunai hingga bantuan beras Bulog premium kepada 28,8 juta keluarga. "Jadi dana covid sudah disiapkan oleh pemerintah dan tak diganggu. Terkecuali dana covid tak disiapkan, bolehlah ada yang marah-marah," kata Arteria.

Lebih jauh, dia menilai masyarakat justru harus waspada jangan sampai terjerat dengan logika yang dibangun pihak tertentu yang tak bisa menerima warna bendera partainya tak lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama.

Padahal, justru warna pesawat kepresidenan saat ini, merah putih, adalah perwujudan simbol negara sesuai warna bendera nasional Indonesia. "Mari berhati-hati dengan yang post power syndrome. Mungkin saja ini nanti jadinya post colour syndrome hanya karena tak bisa menerima bahwa warna pesawat kepresidenan tak lagi sama dengan warna bendera partainya," jelas Arteria.

"Kepada pihak-pihak tertentu, kami mengingatkan, bahwa rakyat menghargai kerja, bukan tampilan pencitraan dan warna. Lebih baik saat ini kita ikut prihatin, membangun kesetiakawanan sosial dan gotong royong, kalau boleh ya kerja langsung, turun ke rakyat untuk membantu di tengah pandemi covid yang membuat situasi hidup rakyat sulit," sambungnya.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR F-Demokrat Anwar Hafid mengkritik penggunaan anggaran untuk pengecatan pesawat. Menurutnya ada banyak hal yang lebih urgen dibanding mengurus cat pesawat presiden, dan anggaran lebih baik digunakan untuk kebutuhan rakyat saat pandemi Covid-19.

"Sebaiknya pembantu presiden berfokus membantu presiden untuk benar-benar berperang menghadapi pandemi, serta alokasi cat presiden lebih elegan diarahkan bagi kebutuhan tabung oksigen bagi rakyat," Anwar Hafid dikutip dari laman Fraksi Partai Demokrat.

Anwar Hafid menilai Istana tak punya sense of crisis. "Sebenarnya ini hanya soal sense of crisis," kata Anwar.