Pemilihan wagub Jakarta bak praktik politik Orba

Potensi politik uang berpeluang terjadi pada pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Pangkalnya, akan digelar kala publik sibuk dengan pandemi coronavirus anyar (Covid-19) dan berimbas terhadap lemahnya pengawasan.

"Itu memungkinkan terjadinya money politic atau politik transaksional. Nah, saat ini pertanyaannya, adalah siapa yang mengawasi proses itu?" ucap pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, saat dihubungi, Rabu (25/3). Pola tersebut bak praktik politik rezim Orde Baru (Orba).

DPRD Jakarta berencana kembali melanjutkan agenda pemilihan wagub. Diawali rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada hari ini (Kamis, 26/3), sekitar pukul 09.30.

Panitia Pemilihan (Panlih) Wagub Jakarta mengklaim, kegiatan akan digelar besok (Jumat, 27/3). Diklaim telah disetujui seluruh fraksi.

Ubed, sapaannya, menambahkan, agenda itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah memitigasi penyebaran virus SARS-CoV-2. Misalnya, meniadakan kegiatan yang melibatkan massa.

"DPRD DKI tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo dan upaya serius Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menangani kasus Covid-19 ini," tuturnya.

"Jadi, mengabaikan kebijakan nasional dan kebijakan daerah yang diarahkan semuanya untuk melakukan social distancing," tutup dia.

Pemilihan bakal diikuti Nurmansjah Lubis (Ancah) dan Ahmad Riza Patria. Masing-masing merupakan kader pengusung Anies Baswedan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra 

Paripurna Pemilihan Wagub Jakarta dapat digelar kala dihadiri 50%+1 anggota dewan. Artinya, diikuti 54 dari 106 politisi "Kebon Sirih".