PKS cari kawan jadi oposisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap ada oposisi yang kuat pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Hal tersebut diperlukan untuk keseimbangan dan sebagai bentuk demokrasi yang sesungguhnya.

Menurut juru bicara PKS, Pipin Sopian jika tidak ada oposisi akan berbahaya bagi kelangsungan demokrasi. Pemerintah dikhatirkan akan sewenang-wenang dan tidak ada kontrol.

“Kami menyebutnya dengan istilah defisit demokrasi. Oleh karenanya kami tegas menjadi oposisi karena ini salah satu ikhtiar PKS agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, kemudian rakyat juga tidak dirugikan," ujar Pipin di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Dikatakan Pipin, banyak masyarakat pula yang mengharapkan agar partai politik (parpol) di luar koalisi Jokowi tetap menjadi oposisi. Jadi, tidak ada pilihan bagi PKS demi konsisten menjalankan amanat masyarakat.

Hal tersebut juga berlaku bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). PKS dalam hal ini amat menyangkan jika Partai Gerindra nantinya benar-benar bergabung dengan koalisi pemerintah.

"Kalau parpol dewasa, seharusnya jika kalah memang di luar pemerintahan. Jadi kami harap Gerindra mempertimbangkannya (untuk tetap oposisi)," ujar Pipin.

Untuk diketahui, partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menguasasi 60% atau 349 kursi di DPR. Jika Gerindra bergabung, maka bertambah 13,6% atau 78 kursi. 

Sementara itu, PKS yang pasti menjadi pengawas pemerintah hanya memiliki 50 kursi (8,7%). Dua partai yang belum bersikap yaitu Partai Demokrat 54 kursi 9,4% dan Partai Amanat Nasional (PAN) 44 kursi atau 7,7%.