Polemik HGU Prabowo, perlunya transparansi lahan

Polemik Hak Guna Usaha (HGU) milik Prabowo Subianto mencuatkan semangat transparansi kepemilikan lahan. Gunanya, agar dapat terhindar dari konflik agraria.  

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Yuyun Harmono menilai debat kedua Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto belum berhasil menyampaikan substansi debat. Yuyun menyoroti soal transparansi data kepemilikan HGU saat Jokowi mengungkit kepemilikan HGU Prabowo.

Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan mendasar konflik agraria di Indonesia. Yuyun mengatakan, konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah karena tertutupnya informasi kepemilikan lahan.

“Masyarakat dan petani tidak tahu. Saat perusahaan datang lalu meminta warga setempat pergi dari tanah yang telah ditempatinya," kata Yuyun pada Kamis (21/2).

Makanya, Walhi meminta agar data kepemilikan HGU dibuka oleh pemerintah agar masyarakat bisa mengecek status tanah tersebut.

Di sisi lain, kedua tim capres masih berdebat soal pantas atau tidaknya Jokowi mengungkit soal lahan Prabowo. Juru bicara debat Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria mengatakan, serangan Jokowi justru membuka fakta kalau orang di sekitar presiden saat ini juga memiliki lahan luas.

"Awalnya ingin menjebak dan mempermalukan seolah-olah Prabowo punya lahan luas. Jokowi lupa disekitarnya justru lebih banyak yang memiliki HGU," kata Riza.

Riza menilai Prabowo sama sekali tidak rugi dengan pernyataan Jokowi, sebab Wakil Presiden sekaligus Tim Kampanye Nasional (TKN) Jusuf Kalla dan Dahlan Iskan justru membela Prabowo atas penggunaan lahan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua TKN Eriko Sotarduga menegaskan serangan Jokowi kepada Prabowo bukanlah serangan pribadi. Ia juga menilai tidak ada masalah kepemilikan lahan Prabowo namun yang jadi masalah adalah keberlangsungan pemanfaatan industri dan perusahaan milik.

"Izin usaha pemanfataan hutan untuk industri dan perusahaan itu sekarang bangkrut dan tidak berjalan. Boleh dicek kepada pemda setempat berapa banyak tagihannya dan tenaga kerja maupun kewajibannya lainnya yang belum dibayarkan," ucap Eriko.

Saat ini menurut Eriko, kedua perusahaan milik Prabowo tidak berjalan.