sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politikus PDIP minta Anies tak izinkan reuni 212

Tidak bijak jika Rizieq Shihab memaksakan diri menyelenggarakan acara reuni 212.

Fathor Rasi
Fathor Rasi Senin, 16 Nov 2020 21:43 WIB
Politikus PDIP minta Anies tak izinkan reuni 212
Informasi mutakhir perkembangan Covid-19 di Indonesia bisa dilihat di sini
Terinfeksi 506.302
Dirawat 64.878
Meninggal 16.111
Sembuh 425.313

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PD-IP), Henry Yosodiningrat meminta masyarakat dan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab untuk bisa menahan diri tidak menyelenggarakan Reuni Akbar 212 pada Desember 2020 nanti.

Menurut Henry, situasi saat ini sedang pandemi Covid-19, sehingga tidak bijak jika Rizieq Shihab dan masyarakat memaksakan diri menyelenggarakan acara tersebut.

"Sebagai warga negara yang baik dan tatat hukum, warga negara yang cinta terhadap bangsa ini semestinya hal itu tidak dilakukan mengingat kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. Masih berlaku protokol kesehatan, masih berlaku PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)," kata Henry kepada wartawan, Senin (16/11).

"Bagaimana bisa menjamin untuk menjaga jarak di antara ribuan orang. Jangan sampai akibat dari ini ada klaster setelah reuni orang-orang itu," tambahnya.

Henry yang juga berprofesi sebagai advokat ini meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak memberikan izin acara tersebut. Mengingat saat ini pandemi Covid-19 masih melanda.

"Dalam hal ini saya meminta pemerintah provinsi DKI harus tegas untuk tidak memberikan izin meskipun berunjuk rasa adalah hak dari warga negara. Tapi dalam menggunakan hak itu juga bahwa hukum tertinggi itu adalah keselamatan manusia. Jadi jangan rusak kedamian bangsa ini masyarakat ini," katanya.

"Saya mengecam reuni itu, tujuannya apa. Kan baru kemarin menyelenggarakan acara Maulid Nabi. Di Maulid Nabi saja kemarin berisikan caci maki lonte dan sebagainya," lanjutnya.

Soal denda Rp50 juta yang diberikan Rizieq Shihab kemarin dinilai memang sudah sepatutnya dilakukan. Namun, sambung dia, sanksi itu masih kurang tegas. Pasalnya, masyarakat juga diberi sanksi sosial seperti membersihkan jalan dan lain-lain.

Sponsored

"Terus saja dilakukan. Tapi masih kurang sementara ada ibu-ibu ada disuruh sanksi sosial, dan push up. Ini kok pemerintah provinsi terkesan menginstimewakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas Irfal Guci membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 telah menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelenggarakan reuni di dalam kawasan Monas. Surat itu dikirim sejak September 2020 lalu.

"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September, dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas) karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfal kepada wartawan.

Berita Lainnya