Rencana program InaTEWS 2020-2024
Rencananya, InaTEWS akan memasang buoy tsunami di 13 lokasi.
Terombang-ambing nasib “penjaga” tsunami InaTEWS di bawah BRIN
Beberapa peneliti dan perekayasa eks BPPT khawatir program InaTEWS terkatung-katung di bawah BRIN.
Kepala BRIN: Integrasi untuk kepentingan yang lebih besar
Laksana Tri Handoko menjawab beragam polemik yang muncul dalam proses integrasi BRIN dengan lembaga riset.
Saat drone kombatan "mendadak sipil" di tangan BRIN
Langkah BRIN mengubah proyek pesawat tanpa awak (drone) MALE kombatan menjadi drone sipil potensial menghadirkan beragam masalah.
Nestapa honorer yang didepak BRIN: Kerja serabutan, terlilit utang
Sebagian tenaga honorer eks lembaga riset yang diakuisisi BRIN berharap bisa dipekerjakan kembali.
Gamang peneliti dalam "kawin paksa" BRIN-lembaga riset
Ukuran kinerja yang diterapkan BRIN tak sesuai dengan budaya riset di kementerian dan lembaga.
Buku Saya Baharuddin Jusuf Habibie, hidupkan ide Habibie mengembangkan Iptek
Habibie meninggalkan banyak riset untuk menjadi acuan kemakmuran dan kemajuan pada zaman itu untuk rakyat Indonesia hingga masa kini.
Alih pegawai ke BRIN
BRIN beberapa waktu lalu sudah mengalihkan sejumlah pegawai dari lembaga riset yang terintegrasi.
Nasib mereka yang disingkirkan BRIN dan penempatan pegawai yang serampangan
Hingga kini, mantan tenaga honorer di lembaga riset yang terintegrasi ke dalam BRIN masih kesulitan mencari pekerjaan baru.
Integrasi BRIN dan darurat bisnis riset
Proses integrasi BRIN ditengarai bakal mengganggu bisnis berbasis riset yang selama ini dikelola satuan kerja di bawah LPNK riset.
Coworking space pegawai BRIN
BRIN menggagas coworking space untuk bekerja pegawainya.
Kisruh integrasi BRIN: Problem coworking space, tata kelola acakadut
Tak semua peneliti bisa bekerja dalam konsep coworking space yang digagas dalam BRIN.
Sengkarut integrasi BRIN: Layanan mati suri, periset mati kutu
Hingga kini, masih banyak periset dan peneliti eks LPNK yang belum punya pekerjaan jelas di BRIN.
Pegawai PNS dan non-PNS dalam BRIN
Pegawai non-PNS diberhentikan usai peleburan lembaga riset pemerintah ke dalam BRIN. Sementara PNS menghadapi reorganisasi yang berbeda.
Nasib pegawai non-PNS usai peleburan BRIN: “Kami bertahun-tahun mengabdi negara”
Banyak pegawai non-PNS yang sebelumnya bekerja di lembaga riset kementerian/lembaga yang terdepak usai peleburan BRIN.
Anggota DPR minta pemerintah tinjau ulang peleburan litbangjirap ke BRIN
Sebaiknya pemerintah mendengar masukan dari para mantan pimpinan Lembaga Penelitian Non-Kementerian (LPNK)
Pegawai BPPT yang dipecat mengadu ke Komnas HAM
Komnas HAM bersedia mengklarifikasi ke BRIN terkait nasib mereka.
Nasib uji materi peleburan lembaga iptek ke BRIN tunggu putusan sela
Uji materi meminta Mahkamah menafsirkan kata 'terintegrasi' dan frasa 'antara lain' yang tertuang di Pasal 48 (ayat 1) UU 11/2019.
MK gelar sidang lanjutan uji materi peleburan lembaga iptek ke BRIN hari ini
Sidang mengagendakan pemeriksaan keterangan pemerintah dan DPR serta penjelasan Mahkamah.
BRIN, babak baru integrasi, dan kuasa Megawati Soekarnoputri
Megawati kian berkuasa sebagai Ketua Dewan Pengarah di Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Eulogi untuk BPPT
43 tahun kiprah BPPT sebagai kawah candradimuka cendekia perekayasa Indonesia, akan memberikan bukti dalam bentuk sumbangsihnya bagi bangsa.
Resmi bubar, eks Kepala BPPT: Tak boleh bersedih, masih ada sejuta harapan
Pemerintah membubarkan 4 LPNK, salah satunya BPPT, per 1 September 2021 seiring berlakunya Perpres 78/2021.
Pertaruhan integrasi lembaga riset dan BRIN di Mahkamah Konstitusi
Mandat integrasi BRIN dan lembaga riset dalam UU Sisnas-Iptek diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Tafsir peleburan lembaga iptek oleh BRIN dibawa ke MK
Dua peneliti mengajukan uji materi Pasal 48 UU Sisnas Iptek. Meminta tafsir 'terintegrasi' tak dimaknai peleburan.
Proses dan dampak integrasi BRIN
BRIN akan mengintegrasikan 4 LPNK dan 48 litbang di kementerian dan lembaga.
