Vonis Lukas Enembe: Tak boleh dipilih selama lima tahun
Lukas Enembe dijatuhkan vonis pidana penjara selama delapan tahun dan denda sejumlah Rp500 juta.
Hak suara dikembalikan, palang di Kabupaten Yalimo dibuka kembali
Pemalangan tersebut dikarenakan tuntutan masyarakat menyangkut turunnya DPT atau suara pada lima distrik di Kabupaten Yalimo
Komnas HAM: Ribuan pemilih terancam tak bisa mencoblos
Sekitar 5.303 hak pilih masyarakat kelompok rentan terancam gugur dalam pemilihan umum serentak April 2019 mendatang.
Ribuan kelompok rentan di Sulsel terancam kehilangan hak pilih
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membeberkan temuannya seusai terjun langsung ke lapangan
Chusnul Mariyah: Masyarakat terancam tak dapat mencoblos
Terdapat potensi banyaknya pemilih yang terancam tak bisa menggunakan hak pilihnya lantaran persoalan administratif.
KPU tidak akan tandai surat suara mantan napi korupsi
Penandaan masih dapat dilakukan di luar surat suara.
Jalani putusan MA, KPU tetap berikan syarat bagi napi korupsi
Mantan narapidana kasus korupsi masih mungkin gagal mengikuti kontestasi Pileg 2019.
KPK: Caleg koruptor harus dibatasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan hak calon anggota legislatif (Caleg) koruptor harus dibatasi.
PBB setuju larangan Napi korupsi dilarang nyaleg
Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (PBB) besutan Yusril Ihza Mahendra menyetujui larangan calon legislatif yang terlibat kasus hukum.
Presiden Jokowi hormati aturan KPU soal larangan Napi korupsi Nyaleg
Presiden Joko Widodo menghormati Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas peraturannya yang melarang mantan narapidana korupsi untuk nyaleg.
Bawaslu imbau Golkar tak ajukan mantan Napi korupsi sebagai Caleg
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengimbau kepada Partai Golkar untuk tidak mengajukan mantan narapidana korupsi sebagai Caleg 2019.
Hak pilih dan memilih narapidana tidak boleh dicabut
Apabila hak memilih dan dipilih napi dicabut, maka melanggar teori universal suffrage dalam pemilihan umum (pemilu) dan demokrasi.
