PKS dukung Anies izinkan majelis taklim pakai JIS
Namun demikian, HNW mengingatkan, kegiatan majelis taklim di JIS tidak sampai mengganggu kegiatan utama.
Aturan wajib, tapi sukarela
UU PSDN, Perpres Bahasa Indonesia, dan PMA Majelis Taklim merupakan indikasi gamblang inkonsistensi aturan yang dibuat pemerintah.
Dari Perpres ke PMA: Saat rezim Jokowi merilis aturan-aturan konyol
Aturan yang bermasalah tidak terbatas pada UU KPK atau revisi KUHP saja.
Masyarakat didorong gugat PMA tentang Majelis Taklim
Keberadaan PMA Nomor 29 Tahun 2019 memang menimbulkan polemik. Bahkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menolaknya.
PMA 29/2019: Saat rezim mendikte majelis taklim
Sertifikasi majelis taklim dinilai bernuansa represif dan mengganggu perkembangan lembaga pendidikan agama nonformal.
Seluk-beluk majelis taklim
Lewat PMA No 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim, Menag Fachrul Razi mewajibkan semua majelis taklim mendaftarkan diri ke Kemenag.
Pendataan majelis taklim dinilai tak nyambung dan diskriminatif
"Kebijakan itu kalau dikaitkan dengan radikalisme memang berlebihan, tidak nyambung juga."
