Omnibus law cipta lapangan kerja masih digodok
Omnibus law adalah regulasi pembuatan satu Undang-undang baru untuk mengamandemen sejumlah UU sekaligus.
Apindo menilai indeks kemudahan berbisnis era Jokowi melempem
Peringkat Indeks kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) era Jokowi dinilai bagus di atas kertas tetapi melempem realisasi.
Peringkat daya saing Indonesia anjlok dari 45 ke 50
World Economic Forum 2019 merilis peringkat daya saing Indonesia di antara ekonomi global anjlok 5 level dari 45 menjadi 50.
Bekas anggota DPR dari PDIP harus dipenjara lebih lama
Mantan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Dharmantra harus mendekam lebih lama di balik jeruji besi.
Revisi UU KPK diproyeksi berdampak pada indeks kemudahan berbisnis
Indeks Kemudahan Berbisnis atau Ease of Doing Business Index (EODB) Indonesia kembali terancam turun pada 2019 setelah revisi UU KPK.
Izin reklamasi Pulau M digugat, Pemprov DKI menang
Gugatan izin reklamasi Pulau M akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Omnibus law bikin izin investasi lebih mudah
Pemerintah menyatakan rencana pembentukan omnibus law dari 74 Undang-Undang yang terkait dengan perizinan investasi dikebut.
Ombudsman minta Anies cabut izin apartemen Mediterania
Ombudsman RI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin Apartemen Mediterania Palace Kemayoran.
Kalteng setop semua pengurusan izin di kawasan calon ibu kota negara
Kebijakan berlaku hingga pemerintah pusat mengumumkan lokasi ibu kota negara baru.
Usut suap izin impor bawang putih, KPK geledah 8 lokasi
Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di delapan lokasi guna mengusut perkara suap proses perizinan impor bawang putih.
Bos Lippo bantah suap kasus Meikarta Rp10,5 miliar
Bekas Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk., Bartholomeus Toto membantah telah memberikan uang suap sebesar Rp10,5 miliar kasus Meikarta.
KPK perpanjang penahanan tersangka Nurdin Basirun
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan perpanjangan penahanan terhadap eks Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
Duit suap Gubernur Kepri Nurdin Basirun Rp6,1 miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merinci uang suap untuk Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mencapai Rp6,1 miliar.
Akar masalah praktik korupsi sumber daya alam
Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam Indonesia (GNP-SDA) mengidentifikasikan akar persoalan ihwal praktik korupsi di sektor SDA.
Ikan dan kepiting jadi kata sandi suap Gubernur Kepri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kode komunikasi yang dilakukan para tersangka yang diamankan dalam operasi senyap di Kepri
Rangkaian suap reklamasi Gubernur Kepri Nurdin Basirun
KPK mengamankan berbagai mata uang asing tunai di kediaman Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai bukti suap.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun resmi tersangka suap
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun sebagai tersangka.
OTT Kepri diduga suap izin reklamasi
KPK diduga menangkap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun terkait suap izin lokasi rencana reklamasi.
Kekayaan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Rp5,8 miliar
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun yang diduga turut ditangkap oleh KPK diketahui memiliki total harta kekayaan Rp5,873 miliar.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun masih diperiksa KPK
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun masih diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polres Tanjungpinang, Rabu (10/7) malam.
Diduga Gubernur Kepri Nurdin Basirun turut diringkus KPK
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dari Partai Nasdem diduga turut diamankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
OTT Kepri: KPK amankan duit 6.000 dolar Singapura
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang suap 6.000 dolar Singapura setara Rp62,16 juta dalam penangkapan di Kepulauan Riau.
Breaking news: KPK ringkus kepala daerah dan PNS Kepri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap enam orang termasuk kepala daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Jurus Jokowi atasi bengkak defisit neraca perdagangan
Total impor Indonesia Januari-Mei 2019 adalah senilai US$70,6 miliar dan ekspor adalah US$68,46 miliar, sehingga defisit US$2,14 miliar.
KPK kembali jadwalkan pemeriksaan mantan Bupati Bogor
Yasin dijerat dalam kasus suap tukar lahan kawasan hutan lindung seluas 2.754 hektare untuk PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kabupaten Bogor.
