Presiden minta masyarakat berhati-hati saat mengagunkan sertifikat tanah
Jokowi meminta agar masyarakat terlebih dahulu melakukan kalkulasi kemampuan menyicil sebelum mengagunkan sertifikat.
Jokowi minta cabut konsesi lahan dinilai bukan solusi
Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menilai permintaan Presiden Joko Widodo untuk mencabut konsesi lahan bukanlah solusi konflik agraria.
Kasus tumpang tindih lahan paling banyak di Sumatera dan Kalimantan
BIG menyebut permasalahan penggunaan lahan terutama terkait izin yang tumpang tindih paling banyak ditemukan di Sumatera dan Kalimantan
KPA usulkan pembentukan Badan Otoritas Reforma Agraria
Pembentukan Badan Otoritas Reforma Agraria bersifat ad hoc, lintas sektor, kredibel, partisipatif, dan otoritatif.
Presiden Jokowi terkena cakaran warga di Kendari
Insiden terjadi saat Jokowi menyapa warga usai mengikuti jalan santai di Kota Kendari.
Kementerian ATR targetkan sertifikasi 10 juta bidang tanah
Kementerian ATR menargetkan bisa melakukan sertifikasi untuk 10 juta bidang tanah tahun ini.
Pemprov Kaltim tunggu sertifikasi lahan KEK MBTK
Padahal sudah banyak investor yang melirik KEK MBTK.
88% pengaduan perlindungan konsumen terkait perumahan
Jenis aduan terkait jual-beli sektor perumahan ini meliputi iklan yang menyesatkan, pemahaman konsumen atas perjanjian
Kunker ke Lampung, Presiden Jokowi juga lakukan kampanye
Di hari kerja, Jokowi akan menjalankan tugas sebagai presiden, sementara di Sabtu dan Minggu menjalankan agenda kampanye.
Kendalikan harga tanah, pemerintah siapkan Bank Tanah Nasional
Bank Tanah diperlukan untuk mengendalikan harga tanah, sehingga harga rumah menjadi lebih baik.
Ketimpangan hukum dan monopoli tuan tanah
UUPA Tahun 1960 dinilai cukup komprehensif menjawab persoalan agraria. Namun produk legislasi sesudahnya justru banyak berseberangan.
Sertifikasi tanah dan lahan terlantar masih jadi persoalan
Jumlah bidang tanah di Indonesia, di luar kawasan hutan, keseluruhannya berjumlah 90.663.503 bidang.
Legalisasi aset dan bualan kesejahteraan Jokowi
Penggalakan legalisasi aset tanah dipercaya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Benarkah atau hanya mitos belaka?
