BPH Migas temukan penyelewengan
Hal itu terkait dengan kelangkaan dan pelanggaran penyaluran bahan bakar minyak pada awal Maret 2018
BPH (Badan Pengatur Hilir) Migas menemukan penyelewangan subsidi BBM jenis premium di beberapa wilayah Indonesia. Hal itu terkait dengan kelangkaan dan pelanggaran penyaluran bahan bakar minyak pada awal Maret 2018, dibeberapa penyalur eksisting SPBU PT Pertamina (Persero) pada Wilayah luar Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
BPH Migas juga menemukan kelangkaan BBM jenis premium yang terjadi di hampir semua SPBU di Provinsi Bandar Lampung dan Riau. Pelanggaran penyaluran BBM terkait dengan tingginya harga BBM jenis premium dan solar yang melebihi harga ditetapkan pemerintah di Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Untuk itu, BPH Migas menginstruksikan PT Pertamina (Persero) agar mendistribusikan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan. Seperti yang diamanatkan pada Peraturan Presiden 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
Anggota Komite BPH Migas Hendry Achmad menjelaskan, sebenarnya pihaknya selalu mendapatkan laporan lancarnya pendistribusian di Pulau Sapudi, Kabupaten Sumenep. Tetapi itu jauh sebelum dibangunnya fasilitas SPBU.
"Jadi ada dua Agen Premium dan Minyak Solar (APMS) di Madura yang melakukan pelanggaran. Selama ini mereka menjual kepada pengepul. Dari pengepul ke pengencer. Ketika sampai ke masyarakat harga premium dan solar mencapai Rp9.000-10.000," terangnya, Rabu (7/3). Padahal pemerintah telah menetapkan harga premium Rp6.481 per liter.