Catatan kritis Guru Besar UGM soal kebijakan beras nasional

Guru Besar Fakultas Pertanian UGM, Masyhuri, memberikan sejumlah catatan kritis atas kebijakan beras pemerintah yang dinilai dapat berdampak buruk bagi Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) dan jejaring usaha kecil.

Dirinya mempersoalkan peran Satuan Tugas (Satgas) Pangan, tim serap gabah (sergab) hingga harga eceran tertinggi (HET) beras lantaran menyebabkan goncangan perdagangan beras antarwaktu, tempat, pulau, dan wilayah.

"Perbedaan HET beras antarwilayah hanya mempertimbangkan ongkos angkut yang berlaku sepanjang tahun. Jadi, ini menutup celah insentif perdagangan. Satgas Pangan mampu membuat harga beras relatif stabil, tetapi stabil tinggi dalam jangka pendek. Ini akan berdampak buruk pada industri penggilingan padi nasional dalam jangka panjang," ujar Masyhuri dalam Alinea Forum betajuk "Reformulasi Kebijakan Perberasan," Senin (22/3).

Adanya kebijakan HET, sambung Masyhuri, juga memengaruhi pedagang kecil dan pengusaha penggilingan. "Pedagang dan penggilingan padi kecil akan menderita. Yang masih survive adalah penggilingan yang besar."

"Harusnya HET itu bukan harga mati, tetapi memberikan sinyal melakukan operasi pasar walaupun kenyataannya data kemarin mengatakan bahwa harga di pasaran itu ternyata (harga beras) melebihi HET semua," imbuh Masyhuri.