Inklusi keuangan khususnya sektor perbankan masih rendah

kajian ini dilakukan dengan melakukan forum group discussion (FGD) di lima wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo (kiri) berbincang dengan SVP Communications GO-PAY Nita Kartikasari (kedua kanan) saat meninjau stan seusai peluncuran ekosistem digital pembayaran ultra mikro (UMI) di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Selasa (11/12)./AntaraFoto

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyebut, inklusi keuangan khususnya di sektor perbankan cenderung masih rendah. Berdasarkan kajiannya, masih banyak masyarakat yang belum memiliki rekening keuangan. 

Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Kementerian PPN/Bappenas Muhammad Cholifihani, mengatakan, kajian ini dilakukan dengan melakukan forum group discussion (FGD) di lima wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. 

"Untuk inklusi keuangan perbankan, kenapa banyak masyarakat yang tidak punya rekening? Alasannya cuma satu, enggak punya duit buat menabung," ujar dia dalam Seminar Hasil Kajian Pendalaman Keuangan di Indonesia, Senin (28/1).

Pemerintah telah membuka jalan bagi masyarakat agar memiliki rekening di bank. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial melalui perbankan. Namun bantuan sosial yang diberikan pun habis untuk kebutuhan sehari-hari.

Oleh sebab itu, Bappenas akan mendorong lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit ke masyarakat kecil. Dengan demikian, masyarakat golongan ini memiliki modal untuk usaha. Menghasilkan pendapatan yang lebih besar untuk ditabung.