Jokowi tegaskan stabilitas ekonomi dan politik kunci peningkatan investasi

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah akan memperbaiki regulasi yang menghambat investasi.

Presiden Joko Widodo (tengah), Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri), Seskab Pramono Anung (kedua kiri), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (kedua kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1/2020). Foto Antara/Aprillio Akbar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan pemerintah akan fokus membangun kepercayaan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 

"Sehingga yang namanya stabilitas politik, stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan menjadi sebuah hal yang mutlak yang harus kita kerjakan," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis (16/1).

Menurut Jokowi, perbaikan investasi sangat penting untuk mengembalikan keseimbangan neraca perdagangan. Pemerintah akan memberantas sejumlah hambatan investasi, antara lain peraturan yang tumpang tindih, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota.

Untuk itu, Jokowi memastikan draft Undang-Undang sapu jagat atau omnibus law akan masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat sepekan ke depan untuk dibahas dan disahkan.

Jokowi menjelaskan, UU Omnibus Law yang akan diserahkan ke DPR tersebut berisi 79 UU dengan 1.244 pasal yang akan direvisi, yang kesemuanya terkait dengan perizinan.