Ekonom: Badan supervisi BI dan OJK sebaiknya tetap di bawah DPR
Penerapan badan supervisi di bawah DPR, untuk menghindari kesan intervensi dari pemerintah ke BI maupun OJK.
Jokowi pamer UU Cipta Kerja di APEC CEO Dialogues
Presiden mengatakan UU Cipta Kerja menyederhanakan hambatan regulasi dan memberikan kepastian hukum bagi bisnis dan investor.
Omnibus Law diklaim salah satu cara atasi over regulasi
Berdasarkan data dari peraturan.go.id, ada sekitar 45.443 peraturan perundang-undangan mulai dari UU, Perpu, Perpres, hingga Perda.
Indonesia di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik nikel dunia
Nikel menjadi keunggulan komparatif Indonesia dalam percaturan geopolitik global, namun peningkatan nilai tambah masih jadi pekerjaan rumah.
Indef kritik UU Ciptaker klaster riset dan inovasi
UU Ciptaker dinilai belum membahas secara detai soal ekosistem riset.
Perbaikan UU Ciptaker tak bisa dengan cara koordinasi DPR-pemerintah
Pakar hukum Feri Amsari sebut UU Ciptaker sembrono.
GEBRAK dan jaringannya akan kembali gelar demo di 60 kota
GEBRAK berencana menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri.
Ketaksinkronan pasal jadi pemantik legislative review
Legislative review UU Ciptaker dianggap lebih ideal ketimbang judicial review.
Kata anggota Baleg DPR soal definisi minyak dan gas bumi di UU Ciptaker
Tidak ada yang salah dari redaksional definisi minyak dan gas bumi di UU Ciptaker.
Akhirnya, Presiden Jokowi menandatangani UU Ciptaker
UU Cipta Kerja diundangkan dengan nomor 11 tahun 2020.
Gubernur yang menolak UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja tak hanya menyulut demonstrasi buruh. Beberapa kepala daerah pun meresponsnya.
UU Cipta Kerja: Demi investasi, mengebiri kewenangan pemda
Bukan hanya diprotes buruh, substansi UU Cipta Kerja menuai sorotan pemda.
Menimbang sikap Jokowi terhadap UU Ciptaker
Presiden Joko Widodo memiliki waktu delapan hari lagi untuk menandatangani regulasi sapu jagat itu.
UU Cipta Kerja, antara benci dan rindu
UU Cipta Kerja tersebut sangat baik untuk diterapkan di Indonesia, yang mengadopsi sistem administrasi negara yang kompleks.
Kontroversi UU Cipta Kerja
Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja mengundang polemik di tengah publik.
Janji Cipta Kerja, harapan atau fantasi?
Demi investasi, pemerintah bersikukuh mengesahkan UU Cipta Kerja yang penuh kontroversi.
RUU Ciptaker: PP dan Perpres akomodatif hanya angin surga dari Jokowi
Aturan turunan dari RUU Ciptaker bakal sulit mengakomodasi kepentingan kaum buruh dan pihak-pihak lainnya.
Jelang demo, BEM SI sebut kondisi seluruh Indonesia memanas
BEM-SI mengeluarkan seruan aksi nasional menolak UU Cipta Kerja.
Jalan zig-zag RUU Ciptaker
Polemik hampir selalu menyelimuti perjalanan Rancangan Undang-Undang Ciptaker (RUU Ciptaker).
Kehadiran UU Ciptaker, berpotensi ciptakan liberalisasi industri alutsista
Potensi itu terdapat dalam sektor kepemilikan modal dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat 1 UU Ciptaker.
Cerita di balik "raibnya" draf final RUU Ciptaker
Tiga hari menjelang rapat kesepakatan tingkat I di Baleg DPR, draf RUU Ciptaker masih dipenuhi warna merah.
Sistem Omnibus dinilai tidak cocok dengan demokrasi Indonesia
UU Cipta Kerja berkonsep Omnibus ini, dinilai diadopsi pemerintah dan DPR dari sistem komunis China.
Amnesty desak 3 pimpinan KAMI dibebaskan
Penangkapan 3 piminan KAMI dinilai untuk menyebar ketakutan.
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja atur upah lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Airlangga juga menyatakan bahwa waktu kerja tetap 40 jam.
Ditjen Pajak: Batu bara kena PPN di UU Ciptaker
PPN dikutip atas konsumsi barang di dalam daerah pabean.
