Gubernur yang menolak UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja tak hanya menyulut demonstrasi buruh. Beberapa kepala daerah pun meresponsnya.
UU Cipta Kerja: Demi investasi, mengebiri kewenangan pemda
Bukan hanya diprotes buruh, substansi UU Cipta Kerja menuai sorotan pemda.
Menimbang sikap Jokowi terhadap UU Ciptaker
Presiden Joko Widodo memiliki waktu delapan hari lagi untuk menandatangani regulasi sapu jagat itu.
UU Cipta Kerja, antara benci dan rindu
UU Cipta Kerja tersebut sangat baik untuk diterapkan di Indonesia, yang mengadopsi sistem administrasi negara yang kompleks.
Kontroversi UU Cipta Kerja
Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja mengundang polemik di tengah publik.
Janji Cipta Kerja, harapan atau fantasi?
Demi investasi, pemerintah bersikukuh mengesahkan UU Cipta Kerja yang penuh kontroversi.
RUU Ciptaker: PP dan Perpres akomodatif hanya angin surga dari Jokowi
Aturan turunan dari RUU Ciptaker bakal sulit mengakomodasi kepentingan kaum buruh dan pihak-pihak lainnya.
Jelang demo, BEM SI sebut kondisi seluruh Indonesia memanas
BEM-SI mengeluarkan seruan aksi nasional menolak UU Cipta Kerja.
Jalan zig-zag RUU Ciptaker
Polemik hampir selalu menyelimuti perjalanan Rancangan Undang-Undang Ciptaker (RUU Ciptaker).
Kehadiran UU Ciptaker, berpotensi ciptakan liberalisasi industri alutsista
Potensi itu terdapat dalam sektor kepemilikan modal dan pengawasan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat 1 UU Ciptaker.
Cerita di balik "raibnya" draf final RUU Ciptaker
Tiga hari menjelang rapat kesepakatan tingkat I di Baleg DPR, draf RUU Ciptaker masih dipenuhi warna merah.
Sistem Omnibus dinilai tidak cocok dengan demokrasi Indonesia
UU Cipta Kerja berkonsep Omnibus ini, dinilai diadopsi pemerintah dan DPR dari sistem komunis China.
Amnesty desak 3 pimpinan KAMI dibebaskan
Penangkapan 3 piminan KAMI dinilai untuk menyebar ketakutan.
Menko Airlangga: UU Cipta Kerja atur upah lebih tinggi dari tahun sebelumnya
Airlangga juga menyatakan bahwa waktu kerja tetap 40 jam.
Ditjen Pajak: Batu bara kena PPN di UU Ciptaker
PPN dikutip atas konsumsi barang di dalam daerah pabean.
YLBHI ungkap 16 skandal pembentukan UU Ciptaker
Saat disahkan, naskah final UU Cipta Kerja belum ada.
Transjakarta prediksi layanan pulih sebelum akhir 2020
Total 46 halte Transjakarta rusak dengan kerugian mencapai Rp65 miliar.
Demo September 2019 dan Omnibus Law tunjukkan sikap pemerintah
Pemerintah disebut lebih fokus pada kepentingan sendiri dan mengabaikan aspirasi publik.
Pengamat UGM sebut pembahasan UU Cipta Kerja terburu-buru
UU ini merevisi 77 undang-undang dan mencabut dua undang-undang dan sekarang sedang dipersoalkan oleh banyak pihak.
Mahfud MD: Aktor penunggang demo anarkistis akan diproses hukum
Pemerintah menyayangkan tindakan anarkistis dalam demo UU Cipta Kerja.
Pemerintah: UU Cipta Kerja tak bisa rampas tanah rakyat
Tak ada pasal dalam UU Cipta Kerja yang membenarkan pemerintah rampas tanah rakyat.
Memanas lagi, polisi pukul mundur demonstran di Harmoni
Anggota Brimob terus menembakkan gas air mata ke arah demonstran.
Serap aspirasi buruh, Ridwan Kamil surati Jokowi
Buruh Jabar meminta Jokowi tandatangani perppu pengganti UU Ciptaker.
IDEAS: Omnibus Law tak cocok diterapkan di Indonesia
Askar Muhammad menyebut tujuan UU adalah untuk menurunkan biaya perekrutan dan memudahkan PHK.
Mahasiswa ke polisi: Kalian dibayar jalankan tugas!
Mahasiswa minta aparat tak represif tangani aksi demonstrasi.
