Kartu Pra-Kerja untuk efek pandemi, jangan sampai mubazir

Pemerintah mempercepat peluncuran program Kartu Pra-Kerja untuk meredam dampak ekonomi dari coronavirus. Seberapa efektif?

Pemerintah akan merogoh kocek APBN untuk menyiapkan dana sebesar Rp10 triliun guna menyukseskan program Kartu Pra-Kerja. Alinea.id/HT.

Di tengah kelesuan ekonomi, banyak industri mulai merumahkan karyawan sehingga lapangan kerja semakin sempit. Berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia untuk meredam dampak ekonomi dari coronavirus (Covid-19/SARS-Cov2).

Salah satu jurus terbaru yang dilakukan adalah mempercepat peluncuran program Kartu Pra-Kerja, dari sebelumnya pertengahan April 2020, menjadi akhir Maret 2020. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, percepatan implementasi Kartu Pra-Kerja dilakukan sebagai upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah mewabahnya Covid-19.

“Ini memang ada jadwalnya yang dipercepat, di antaranya presiden untuk mengatur akibat dari Covid-19. Salah satu tujuannya adalah agar pengaruh dan dampak negatif Covid-19 ini dicover oleh Kartu Pra-Kerja,” kata Moeldoko kepada Alinea.id, Selasa (23/3).

Pemerintah akan merogoh kocek APBN untuk menyiapkan dana sebesar Rp10 triliun guna menyukseskan program tersebut. Rencananya, sekitar 2 juta angkatan kerja bakal dibiayai untuk mengikuti program pengembangan kemampuan di sejumlah lembaga-lembaga pelatihan dan platform digital yang sudah bekerja sama dengan Kartu Pra-Kerja.