Pengamat: Kepala daerah kesampingkan pembangunan angkutan perintis

Kepala daerah lebih banyak mengajukan pembangunan jalan dibandingkan angkutan perintis.

(Tengah) Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno dalam acara temu media di kantor Kemenhub, Selasa (7/2). ALinea.id/Erlinda PW.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menaikkan alokasi subsidi angkutan perintis di 2023 menjadi Rp3,51 triliun, setelah sebelumnya di 2022 sebesar Rp3,01 triliun. Kenaikan ini diberikan untuk seluruh moda transportasi.

Penerapan angkutan perintis, menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, sangat diperlukan di Indonesia, mengingat wilayah yang sangat luas, sehingga akses transportasi cukup mempengaruhi perbedaan harga barang kebutuhan. Disparitas harga ini pun menyebabkan inflasi.

Pengamat Transportasi Publik, Djoko Setijowarno mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak kendala yang terjadi pada pelaksanaan angkutan perintis, antara lain masih buruknya jaringan jalan di provinsi dan pedesaan. Bahkan menurutnya, di Indonesia, wilayah yang memiliki jalan rusak terpanjang, yaitu Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Kalau jalan di daerah seperti di provinsi, kabupaten, itu perbaikannya cukup susah. Beda kalau jalan nasional bisa cepat diperbaiki,” kata Djoko dalam acara temu media di kantor Kemenhub, Selasa (7/2).

Djoko berharap, sejalan dengan rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang penambahan dana perbaikan jalan daerah di kabupaten/kota dan jalan provinsi yang sebesar Rp32,7 triliun, maka perbaikan jalan di daerah bisa terealisasi maksimal di tahun ini.