Jangan pilih kepala daerah yang mengabaikan angkutan perintis
Sesuai Pasal 138 dan Pasal 139 UU LLAJ, pemda wajib menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau.
Pengamat: Kepala daerah kesampingkan pembangunan angkutan perintis
Kepala daerah lebih banyak mengajukan pembangunan jalan dibandingkan angkutan perintis.
Tiga arahan Wapres untuk kepala daerah soal percepatan pertumbuhan ekonomi
Ma'ruf meminta agar para kepala daerah terus berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat.
Ridwan Kamil gabung ke Golkar, pengamat: Mau nyalon gubernur lagi
Ridwan Kamil memilih bergabung dengan partai Golkar karena diduga hendak kembali menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Jokowi sindir praktik Asal Bapak Senang di depan kepala daerah se-Indonesia
Presiden Jokowi menyebutkan, sudah enggak musim lagi sekarang ini yang namanya bawahan ABS.
Hindari kepala daerah koruptor, KPK usulkan penunjukkan kepala daerah langsung
KPK menyebut, Indonesia belum siap memiliki kepala daerah melalui sistem pemilihan.
Lukas Enembe harus kooperatif agar tata kelola pemerintahan Papua tak terganggu
Lukas Enembe tidak bisa optimal menjalankan tugas Gubernur Papua dalam beberapa waktu terakhir karena sakit dan menjadi tersangka KPK.
Kata Jokowi soal calon pj gubernur DKI: Belum sampai ke saya
Jokowi mengatakan, ada banyak kriteria Pj Gubernur DKI, tetapi dia enggan memerinci lebih lanjut.
Pelaku industri dinilai perlu lihat peluang investasi berkelanjutan
Jelang perhelatan KTT G20, pelaku industri baik di pusat maupun daerah perlu melihat peluang pendanaan berkelanjutan.
Jaga netralitas Pemilu 2024, DPR minta Kemendagri pilih penjabat kepala daerah yang independen
Sebagai bentuk antisipasi terhadap disrupsi netralitas tersebut, Agus menyebut KASN telah mengirim laporan kepada Presiden dan Mendagri.
Mendagri didesak buat aturan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah
Penunjukan TNI sebagai Pj kepala daerah dikhawatirkan menjadi pola yang berulang.
Peneliti CSIS: Kepala daerah harus punya kesempatan yang sama
Kepala daerah memiliki kapasitas untuk menghadapi persoalan-persoalan yang serupa dengan permasalahan negara
Kemendagri: Pemda dapat menggeser anggaran untuk penanganan PMK
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD untuk membiayai program.
Menko Polhukam nilai dinamika politik masih kondusif
Hasil survei oleh berbagai lembaga survei yang kredibel menyatakan, kepercayaan kepada pemerintah masih cukup bagus, 64,8%.
Gaduh penunjukan penjabat kepala daerah, DPR mengadu ke Jokowi
Ada penjabat kepala daerah yang mengundurkan diri tak lama setelah pelantikan.
Mahfud MD: Penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj kepala daerah sesuai UU
Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen Chandra As'Aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat.
PKS kritik Kemendagri soal penjabat Bupati Pulau Morotai
Gubernur Abdul Gani mengatakan tidak mau melantik Penjabat Bupati Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara di luar usulan.
Penjabat kepala daerah diminta bekerja bukan titipan pusat
Tudingan tidak transparannya dan intervensi kepentingan politik dalam penetapan Pj kepala daerah menjadi hal yang paling sering muncul.
Apa itu WTP?
Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini tertinggi terhadap laporan keuangan yang diberikan BPK.
Kongkalikong oknum BPK dan kepala daerah demi opini WTP
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi lahan suap demi citra anggaran keuangan daerah.
Mendagri ingatkan penjabat kepala daerah buat laporan 3 bulan sekali
Masa jabatan penjabat paling lama satu tahun dan akan diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda.
Mendagri dukung keputusan MK soal penunjukan kepala daerah
Komisi II DPR menyebut posisi lima penjabat gubernur yang dilantik Mendagri rawan digugat publik.
Mendagri resmi lantik 5 penjabat gubernur, menjabat untuk 1 tahun
Acara pelantikan berlangsung di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (12/5).
DPR minta Jokowi ingatkan Mendagri soal penunjukan 101 kepala daerah
MK telah memerintahkan pemerintah menyusun peraturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.
Mendagri ancam tolak setujui APBD, jika kepala daerah tak patuh
Tiap kepala daerah perlu melampirkan dokumen terkait 40% belanja produk dalam negeri.
