Kata Jokowi soal calon pj gubernur DKI: Belum sampai ke saya
Jokowi mengatakan, ada banyak kriteria Pj Gubernur DKI, tetapi dia enggan memerinci lebih lanjut.
Pelaku industri dinilai perlu lihat peluang investasi berkelanjutan
Jelang perhelatan KTT G20, pelaku industri baik di pusat maupun daerah perlu melihat peluang pendanaan berkelanjutan.
Jaga netralitas Pemilu 2024, DPR minta Kemendagri pilih penjabat kepala daerah yang independen
Sebagai bentuk antisipasi terhadap disrupsi netralitas tersebut, Agus menyebut KASN telah mengirim laporan kepada Presiden dan Mendagri.
Mendagri didesak buat aturan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah
Penunjukan TNI sebagai Pj kepala daerah dikhawatirkan menjadi pola yang berulang.
Peneliti CSIS: Kepala daerah harus punya kesempatan yang sama
Kepala daerah memiliki kapasitas untuk menghadapi persoalan-persoalan yang serupa dengan permasalahan negara
Kemendagri: Pemda dapat menggeser anggaran untuk penanganan PMK
Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat mengalokasikan APBD untuk membiayai program.
Menko Polhukam nilai dinamika politik masih kondusif
Hasil survei oleh berbagai lembaga survei yang kredibel menyatakan, kepercayaan kepada pemerintah masih cukup bagus, 64,8%.
Gaduh penunjukan penjabat kepala daerah, DPR mengadu ke Jokowi
Ada penjabat kepala daerah yang mengundurkan diri tak lama setelah pelantikan.
Mahfud MD: Penunjukan anggota TNI aktif sebagai Pj kepala daerah sesuai UU
Kepala BIN Sulawesi Tengah Brigjen Chandra As'Aduddin sebagai penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat.
PKS kritik Kemendagri soal penjabat Bupati Pulau Morotai
Gubernur Abdul Gani mengatakan tidak mau melantik Penjabat Bupati Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara di luar usulan.
Penjabat kepala daerah diminta bekerja bukan titipan pusat
Tudingan tidak transparannya dan intervensi kepentingan politik dalam penetapan Pj kepala daerah menjadi hal yang paling sering muncul.
Apa itu WTP?
Wajar tanpa pengecualian (WTP) adalah opini tertinggi terhadap laporan keuangan yang diberikan BPK.
Kongkalikong oknum BPK dan kepala daerah demi opini WTP
Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi lahan suap demi citra anggaran keuangan daerah.
Mendagri ingatkan penjabat kepala daerah buat laporan 3 bulan sekali
Masa jabatan penjabat paling lama satu tahun dan akan diperpanjang dengan orang yang sama atau orang yang berbeda.
Mendagri dukung keputusan MK soal penunjukan kepala daerah
Komisi II DPR menyebut posisi lima penjabat gubernur yang dilantik Mendagri rawan digugat publik.
Mendagri resmi lantik 5 penjabat gubernur, menjabat untuk 1 tahun
Acara pelantikan berlangsung di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Kamis (12/5).
DPR minta Jokowi ingatkan Mendagri soal penunjukan 101 kepala daerah
MK telah memerintahkan pemerintah menyusun peraturan teknis pengangkatan penjabat kepala daerah.
Mendagri ancam tolak setujui APBD, jika kepala daerah tak patuh
Tiap kepala daerah perlu melampirkan dokumen terkait 40% belanja produk dalam negeri.
Kemendagri minta pemda alokasikan anggaran kelola sampah
Teguh mengatakan sejumlah daerah telah mengalokasikan anggaran persampahan ke dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2022.
Puan minta penjabat kepala daerah diseleksi, jangan letoi di tengah jalan
Masih ada waktu sekitar satu bulan bagi pemerintah untuk menunjuk penjabat kepala daerah gelombang pertama.
Utak-atik kekosongan kepala daerah
Pada 2022, ada 101 kepala daerah yang habis masa tugasnya. Sedangkan pada 2023, ada 171 kepala daerah yang juga habis masa tugasnya.
Misi kilat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah
Imbas dari pemilu serentak pada 2024, ada ratusan kekosongan pejabat kepala daerah pada 2022 dan 2023.
Siklus perencanaan bukan siklus rutinitas
Penetapan visi dan misi yang utopis tanpa kejelasan prioritas menjadi kendala dalam proses rencana.
Apkasi pertanyakan nasib 272 kepala daerah yang habis masa tugas
Kekhawatiran lainnya adalah keberlangsungan pembangunan di daerah mengingat pejabat kepala daerah tidak memiliki legitimasi pilihan rakyat.
Pakar sebut konsep otorita IKN melanggar UUD 1945
Konsep otorita IKN sebenarnya melanggar UUD 1945 dan juga melanggar kedaulatan daerah.
