Kesehatan BUMN juga dipengaruhi kebijakan pemerintah
Sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintah juga berpotensi membuat BUMN menderita kerugian.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus berhati-hati dalam menjalankan usahanya disaat perekonomian yang tidak stabil. Apalagi sejumlah BUMN terindikasi di ambang kebangkrutan karena memiliki banyak hutang. Kebijakan Pemerintah dalam pembangunan juga bisa berpotensi mengganggu bisnis BUMN
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, mengatakan, Presiden Joko Widodo yang sedang menggencarkan pembangunan infrastruktur, membuat sejumlah BUMN ikut terlibat. Dimana pendanaan proyek bukan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Sebenarnya tidak salah. Tetapi ada konsekuensinya, tingkat kesehatan bisnis BUMN akan menurun,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/7) di Jakarta.
Disisi lain, bocornya surat Kementerian BUMN mengenai opsi pelepasan aset PT Pertamina, menandakan keuangan Pertamina sedang tidak baik.
"Pasti risiko akan naik karena kemampuan membayar dianggap turun. Dampaknya, akan menyulitkan Pertamina karena supplier mengetahui tidak punya uang. Itu akan meningkatkan risiko, bisa membuat harga impor minyak menjadi naik, akibatnya rugikan masyarakat," katanya.
Said Didu menduga masalah keuangan ini tidak lepas dari tugas Pertamina menyalurkan solar dan premium. Dimana harga bahan bakar itu dipatok dengan acuan harga minyak mentah US$ 45 per barel sementara nilai tukar sekarang sudah berada di atas Rp 13.400 per dollar. Pemerintah juga sudah memutuskan tidak menaikkan harga.