Ketua DPR minta pemerintah mengintervensi harga minyak goreng

Rakyat merasa terbebani, dan perlu upaya untuk menstabilkan harga di pasar oleh kementerian terkait.

Pedagang menata minyak goreng curah di kiosnya di Pasar Minggu, Jakarta, Selasa (8/10/2019). Foto Antara/Muhammad Adimaja/wsj/pri.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang sangat drastis. Kenaikan harga minyak goreng yang luar biasa disebabkan masih tingginya harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng menambah beban rakyat khususnya masyarakat kelas bawah.

“Harga minyak goreng yang melambung tinggi, membutuhkan intervensi pemerintah agar dapat menekan atau mengendalikan kenaikan harga minyak goreng,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (13/11).

Puan mengatakan, pemerintah agar mencarikan solusi antarpemangku kebijakan agar persoalan ini dapat diatasi. Harga minyak goreng yang terus menerus naik ini bukan baru-baru saja terjadi. Tetapi saat ini kenaikan harga minyak goreng di pasaran mencapai hampir 2 kali lipat. Rakyat merasa terbebani, dan perlu upaya untuk menstabilkan harga di pasar oleh kementerian terkait.

“Sementara perekonomian masyarakat masih belum sepenuhnya membaik akibat pandemi Covid-19. Padahal minyak goreng adalah salah satu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang hidupnya pas-pasan, kondisi ini sangatlah berat,” lanjut politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan meminta pemerintah berkomitmen menegakkan aturan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng. Dalam aturan yang dikeluarkan Kemendag, HET minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp11.000 per liter/0,8 kg, sedangkan di pasaran saat ini harga minyak goreng jauh melampaui dari HET.