Kurangi korupsi di BUMN, Erick Thohir gandeng BPKP

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak pimpinan BUMN untuk tidak segan-segan meminta pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi di setiap perusahaan pelat merah.

Erick mengatakan, BPKP dan Kementerian BUMN memiliki niat yang sama, yaitu mewujudkan good corporate governence (GCG). Untuk itu, menurutnya, pola pikir terhadap BPKP harus diubah. Dia menyebut BPKP perlu dipandang sebagai pendamping untuk meningkatkan kualitas tata kelola Kementerian BUMN.

“Saya minta dukungan BPKP untuk sama-sama menjaga dan saya harap pimpinan BUMN tidak segan bekerja sama dengan BPKP," katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala BPKP di Kantor Pusat BPKP secara virtual, Selasa (26/1).

Erick menuturkan, pelibatan pihak eksternal dalam menjaga kinerja perusahan agar tetap baik perlu diupayakan. Hal itu untuk menghindari terjadinya kesalahan administrasi yang dapat menghambat produktivitas dan mengurangi potensi korupsi.

“Pengalaman pribadi saya, ketika memimpin Asian Games sejak awal saya libatkan BPKP. Kemudian hasilnya program sukses dan administrasi baik. Hal ini saya harapkan dapat dicontoh oleh pimpinan BUMN, menggunakan sistem yang sama-sama kita sepakati, tentunya didasari dengan niat yang baik," ucapnya.