Pembiayaan lahan idle kecil, Menteri Edhy: Seharusnya Rp10 miliar per koperasi

Lahan menganggur akan dimanfaatkan untuk menggenjot produksi ikan dan udang.

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo saat kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Foto Antara.

Menteri Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) Edhy Prabowo mengeluh minimnya realisasi penyaluran pembiayaan untuk memanfaatkan lahan idle atau tak tergarap di lingkungan Kementerian KP. Pasalnya, pagu maksimal pembiayaan yang dikucurkan melalui Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) hanya sebesar Rp1 miliar per koperasi.

Edhy menghitung, pinjaman itu seharusnya bisa ditingkatkan hingga di atas Rp10 miliar per koperasi karena banyak koperasi yang memiliki lahan idle dengan luas sekitar 20 hektare (ha) hingga 50 ha. Nah, lahan menganggur itu bisa dimanfaatkan untuk menggenjot produksi ikan dan udang.

"Pagu maksimal yang Rp10 miliar itu juga masih kurang. Pasalnya, kami ingin mendongkrak produksi ikan dan udang seiring dengan pasar dunia yang masih sangat terbuka, kesempatan kita ada di saat pandemi ini," katanya salam video conference, Senin (26/10).

Dengan bantuan pembiayaan yang lebih besar, kata Edhy, lahan-lahan tak tergarap tersebut akan mengerek produksi udang yang saat ini terbatas pada pengoptimalan 7,8% lahan budidaya. Angka itu juga belum dapat dioptimalkan dengan baik karena untuk 1 hektare lahan hanya mampu menghasilkan 1 atau 2 ton udang di beberapa wilayah. Padahal umumnya tiap 1 hektare bisa mencapai produksi hingga 40 ton.

"Jika lahan tambak dioptimalkan menjadi 1 hektare untuk  panen 40 ton, maka pendapatannya bisa Rp2.4 miliar. Hitungannya, 40 ton dikali Rp60.000 per kilogram. Apa enggak kembali modalnya?" ujarnya.