Pengamat: BLT minyak goreng seperti parasetamol
Pemberian BLT minyak goreng juga perlu memperhatikan akurasi data penerima.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng yang diberikan pemerintah untuk menghadapi lonjakan harga tidak serta merta menyelesaikan masalah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira.
Dia menjelaskan idealnya pemerintah menyelesaikan masalah tata kelola minyak goreng kemasan dan curah. Menurutnya kalau hanya memberikan BLT tanpa menangkap mafia minyak goreng, sama saja percuma.
"Pemberian BLT minyak goreng bukan berarti masalah minyak goreng yang naik bisa teratasi. Ibarat parasetamol ini cuma menurunkan demam, tapi penyebab utama naiknya harga minyak goreng belum ada solusinya," ungkapnya kepada Alinea.id, Senin (11/4).
Bhima menjelaskan, pemberian BLT minyak goreng juga perlu memperhatikan akurasi data penerima. Menurutnya untuk Program Keluarga Harapan (PKH) kemungkinan tidak ada masalah karena datanya sudah disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun untuk pedagang gorengan, pendataan ini perlu jadi perhatian khusus. Karena dikhawatirkan akan ada duplikasi data penerima sehingga tidak tepat sasaran.